Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Pemerintah tengah mengkaji ulang standar desil 8 yang digunakan dalam program perumahan, mengingat perbedaan standar hidup di setiap provinsi.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan anggaran
Kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat semakin mendesak, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Ibu Kota.
Sebanyak 14 ribu pengembang dari lima asosiasi perumahan merasa tidak puas dengan kebijakan Kementerian PKP yang menciptakan kegaduhan.
Temuan beberapa pengembang rumah subsidi nakal yang dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menimbulkan keresahan di kalangan pelaku pembangunan
PT Kawah Anugerah Properti akan melakukan ekspansi di tahun 2025 dengan proyek perumahan bersubsidi baru di Kota Serang.
Perwali ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah saja yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BP Tapera menyebut pihaknya masih mengadopsi skema yang sama dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR).
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), impian memiliki rumah kini bisa diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah
Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan sebesar Rp5,27 triliun hanya cukup untuk pembangunan 37.431 unit atau sekitar 8%.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmen dalam mendukung pengembangan perumahan yang layak
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan, agar kuota penyaluran KPR FLPP meningkat menjadi 500 ribu unit
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya agar komponen pajak
Realisasi penyaluran kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tambahan sebanyak 34 ribu unit bagi rumah subsidi masih ditunggu.
Penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dari pemerintah masih dinanti masyarakat.
Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengumumkan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk rumah subdisi apa Agustus kemarin.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved