Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Minta Bea Cukai Segera Buka Akses Bantuan Diaspora Aceh dari Malaysia

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera membuka akses masuknya bantuan kemanusiaan dari warga Aceh di Malaysia yang saat ini masih tertahan akibat proses administratif. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).

Dari keterangan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bantuan tersebut merupakan donasi dari diaspora Aceh di Malaysia yang memiliki hubungan keluarga dengan masyarakat di daerah terdampak bencana Sumatra. Namun, proses pemasukan barang terkendala karena kewenangannya berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” kata Dasco.

Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan

Adapun rincian bantuan yang telah terkumpul di Port Klang, Malaysia, meliputi minyak goreng 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir sekitar Rp50 juta, air mineral Rp672 juta, makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar, pakaian baru 3.000 karung senilai Rp126 miliar, Al-Qur’an senilai Rp1 miliar, serta perlengkapan sanitasi. Bantuan tersebut rencananya akan dikirim ke Pelabuhan Lhokseumawe.

Menanggapi hal itu, Dasco menegaskan seluruh bantuan sebenarnya sudah dibeli dan hanya menunggu proses pengiriman sehingga diharapkan bisa diberikan dispensasi.

“Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi,” tegasnya.

Baca juga : Sucor AM Salurkan 2.000 Paket Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra

Dalam kesempatan itu, Tito meminta dukungan pimpinan dan anggota DPR RI agar bantuan tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang bantuannya masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk.

Kami mohon bantuan dan mohon dukungan dari pimpinan DPR RI bapak-ibu sekalian," ungkapnya.

Tito menambahkan, sebelumnya diaspora juga berencana mengirimkan beras, namun pemerintah menolak karena Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras.

Mendagri pun memastikan bantuan akan diawasi langsung bersama TNI-Polri dari pelabuhan hingga ke lokasi pengungsian agar tidak diperjualbelikan.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komoditas beras sangat sensitif, sehingga dianggap tidak perlu dikirimkan. Sementara untuk minyak goreng ia mengusulkan agar pengawasan dilakukan secara ketat apabila tetap harus masuk.

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Dasco meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan segera berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai agar perizinan dapat diproses cepat, sehingga bantuan bisa segera disalurkan kepada para pengungsi menjelang Ramadan dan Idulfitri.

“Pak Mensesneg dan Menkeu bisa koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai, ini kita sudah dengar Mentan, karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak ganggu," tegas Dasco.

"Saya pikir pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka menyambut puasa dan hari raya Lebaran,” sambungnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons bahwa bantuan dapat segera dilepaskan sepanjang ada keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

“Ya, selama ada keterangan dari BNPB ini lepas, bisa kita bebaskan Pak. Jadi, BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu,” kata Purbaya.

Tito pun memastikan telah berkoordinasi dengan BNPB dan lembaga tersebut akan menjadi pihak yang menerima sekaligus menyalurkan bantuan.

Mendengar hal itu, Dasco menyatakan persetujuan. “Oke, cocok kalau begitu," tutupnya. (Ins/P-3)