Legislator Desak Pemerintah Berikan Perlindungan ABK WNI di Selat Hormuz

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat, terkoordinasi, dan transparan dalam menangani kasus hilangnya tiga Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di Selat Hormuz. Insiden ini terjadi menyusul meledaknya kapal tugboat Musaffah 2 pada Jumat (6/3).

Vita menilai, eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada stabilitas Selat Hormuz telah menimbulkan risiko fatal bagi keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor maritim.

“Keselamatan WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK, harus menjadi prioritas utama negara. Pemerintah harus memastikan proses pencarian dilakukan secara maksimal, serta memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban,” harapnya.

Baca juga : Kapal Tunda UEA Tenggelam di Selat Hormuz, Tiga ABK WNI Hilang

Lebih lanjut dia menilai, peristiwa itu menjadi pengingat serius bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di wilayah dengan risiko konflik tinggi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih kuat. Baik dari sisi penempatan, pemantauan kondisi kerja, hingga mitigasi risiko di kawasan rawan konflik.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan otoritas negara setempat, maupun perusahaan pelayaran. Guna memastikan proses pencarian berjalan optimal.

“Negara harus hadir secara nyata. Koordinasi lintas kementerian dan diplomasi dengan otoritas setempat harus dilakukan secara intensif agar pencarian dapat segera menemukan titik terang,” ujarnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus ini secara ketat. Vita mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan PMI di jalur pelayaran internasional yang rawan konflik geopolitik.

“Kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi risiko dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, agar keselamatan mereka lebih terjamin di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu,” ujarnya. (P-4)