Mendagri Minta Praja IPDN Terapkan Ilmu Pemerintahan Bantu Pulihkan Aceh Tamiang

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menerapkan ilmu pemerintahan yang diperoleh selama perkuliahan untuk membantu pemulihan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Tito menegaskan penugasan praja IPDN ke Aceh merupakan misi kemanusiaan guna membantu masyarakat dan pemerintah daerah yang terdampak bencana. Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terberat.

"Praktikkan bersama dengan nanti ASN Kemendagri, pengasuh, untuk bantu menghidupkan pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa-desa," kata Tito saat melepas keberangkatan praja IPDN di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikutip dari Antara, Sabtu (3/1).

Baca juga : Praja IPDN Bantu Percepat Pemulihan Bencana di Aceh

Ia menyebut seluruh kecamatan di Aceh Tamiang terdampak bencana, dengan lebih dari 200 desa mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berdampak pada lumpuhnya aktivitas pemerintahan di berbagai level.

Kantor pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, masih dipenuhi lumpur. Sistem administrasi pemerintahan terganggu, sementara layanan kependudukan dan teknologi informasi belum berjalan secara optimal.

Mendagri menilai penugasan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi praja IPDN yang terpilih dari ribuan praja lainnya. Menurutnya, pengalaman terjun langsung menangani persoalan pemerintahan pascabencana merupakan kesempatan langka yang tidak semua orang dapat rasakan.

Baca juga : Praja IPDN Bantu Percepat Pemulihan Bencana di Aceh

Tito menjelaskan, penugasan tersebut menjadi bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) praja IPDN dan telah masuk dalam kurikulum pembelajaran sebagai bahan penilaian akademik.

Ia juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri dalam mengerahkan praja IPDN ke daerah terdampak bencana. Presiden bahkan mendorong agar sekolah kedinasan lain dapat melakukan hal serupa sesuai dengan keilmuan masing-masing.

"Misalnya, sekolah kedinasan di bidang perhubungan itu untuk melihat bagaimana sistem perhubungan, bandara ada yang terdampak enggak, pelabuhan termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil," kata Mendagri.

(Ant/P-4)