WFH Satu Hari dalam Sepekan Tengah Digodok, Mensesneg: Tidak untuk Semua Sektor

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang menggodok langkah efisiensi untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika geopolitik, khususnya dampak konflik Timur Tengah. Salah satu wacana yang mengemuka adalah kebijakan work from home (WFH) minimal satu hari dalam sepekan.

“Sebagaimana disampaikan Presiden pada sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” papar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (21/3).

Ia menegaskan rencana kebijakan tersebut bukan berarti ada masalah terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memastikan untuk pasokan BBM aman dan tidak ada masalah.

Baca juga : Cegah Krisis Energi, Pemerintah Matangkan Opsi WFH Massal demi Hemat BBM

“Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat,” papar Prasetyo.

“Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu saja bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home (WFH) paling tidak satu hari dalam satu minggu,” jelasnya.

Namun ia meluruskan bahwa berlakunya kebijakan WFH tersebut berlaku untuk sektor-sektor tertentu. “Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, industri, perdagangan, tentu itu mungkin tidak menjadi bagian kebijakan tersebut,” 

Baca juga : Jakarta Siap Terapkan WFH demi Hemat BBM Sesuai Arahan Presiden

Sebelumnya, wacana pemerintah yang tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema WFH satu hari dalam lima hari kerja disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Menko Airlangga.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Airlangga. (H-3)