Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir dinilai turut memengaruhi mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas para pengusaha muda. Menyikapi hal tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya menilai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) secara situasional sebagai langkah yang tepat dan terukur.
Ketua Umum BPD Hipmi Jaya, Ryan Haroen, mengatakan bahwa intensitas hujan tinggi yang kerap terjadi belakangan ini memang berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas usaha, terutama yang bergantung pada pergerakan manusia dan distribusi barang.
"Dalam situasi cuaca ekstrem seperti sekarang, tentu ada tantangan nyata bagi dunia usaha, khususnya bagi pengusaha muda yang aktivitasnya sangat erat dengan mobilitas harian," kata Ryan melalui keterangannya, Rabu, (28/1).
Karena itu, pihaknya memandang imbauan Gubernur DKI Jakarta terkait penerapan PJJ dan WFH hanya pada saat curah hujan tinggi sebagai kebijakan yang bijak dan proporsional.
Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara aspek keselamatan publik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Ryan menjelaskan, bagi pelaku usaha muda, kepastian dan keluwesan kebijakan menjadi kunci dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Maka dari itu, kebijakan yang bersifat fleksibel dinilai penting agar roda usaha tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor keamanan masyarakat.
"Fleksibilitas kebijakan ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk tetap beradaptasi. Aktivitas bisnis bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan, tanpa harus berhenti total, namun tetap mengedepankan keselamatan," imbuh dia.
Lebih lanjut, HIPMI Jaya mendorong para pengusaha muda untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional di tengah dinamika cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlanjut. Pemanfaatan teknologi digital, pengaturan jam kerja yang adaptif, hingga optimalisasi sistem kerja jarak jauh dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Adaptasi, ujar Ryan, menjadi kunci agar dunia usaha tetap resilien menghadapi kondisi alam yang sulit diprediksi.
"Kami mengajak seluruh pengusaha muda untuk terus berinovasi, memanfaatkan teknologi, dan memastikan aspek keselamatan karyawan serta pelanggan tetap menjadi prioritas utama," pungkas Ryan. (E-3)
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan ASN di DKI Jakarta menerapkan work from home akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI dan sekitarnya.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan ASN di DKI Jakarta menerapkan work from home akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI dan sekitarnya.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencabut kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia memastikan seluruh ASN kembali berkantor mulai hari ini (3/9)
Meskipun banyak yang berharap Work From Home (WFH) bisa mengatasi burnout, kenyataannya WFH tidak selalu menjadi solusi efektif bagi kesehatan mental pekerja.
Menurut WHO, model kerja dari rumah dapat menciptakan kondisi berbahaya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan karyawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved