Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan tata kelola, serta keberanian menjalankan kebijakan countercyclical (kontra-siklus) yang terukur, pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat,” kata Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).
Ratih menjelaskan Fraksi NasDem menyetujui RUU tentang APBN 2026 beserta Nota Keuangan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. RAPBN 2026 adalah peta jalan yang mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional.
“Fraksi Partai NasDem menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Ratih mengatakan Fraksi NasDem berpandangan, RAPBN 2026 berfungsi sebagai kompas, bukan hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memastikan transformasi struktural yang berkeadilan, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Dokumen ini menjadi arsitektur fiskal pertama yang sepenuhnya dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak resmi dilantik 20 Oktober 2024. Lebih dari sekadar deretan angka dan alokasi belanja, RAPBN 2026 adalah peta jalan yang mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional,” tegas Ratih.
Ratih menilai RAPBN 2026 yang disusun pemerintah telah didasarkan pada pertimbangan matang tentang asumsi dasar makro, penerimaan dan belanja negara, serta defisit dan pembiayaan, sebagai dasar kuat memetakan postur anggaran 2026.
“Semoga catatan yang telah kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan RAPBN 2026 sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukas Ratih. (P-4)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) lagi-lagi kembali menjadi sorotan publik.
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Rapat kerja Menteri Keuangan dengan Badan Legislasi (Baleg) di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Ketua DPD RI meminta agar rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) ditinjau ulang demi menjaga keberlangsungan layanan publik di daerah.
Pergantian menteri di Kementerian Keuangan tidak akan menghambat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved