Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberi sinyal hati-hati atas ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Meski menyebut arahan presiden sebagai visi jangka menengah, Sri Mulyani menekankan bahwa capaian itu harus melalui kalkulasi bertahap dan disiplin fiskal yang ketat.
“Menuju balance budget dalam dua sampai tiga tahun ke depan harus dilihat dari pijakan 2026 terlebih dahulu. Kita belum sampai di 2026, tapi sudah diminta menatap 2027–2028. Itu akan kami hitung dengan cermat dan tentu dilaporkan kepada Presiden,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media dikutip dari Antara, Selasa (19/8).
Sri Mulyani menegaskan perhatian utamanya saat ini adalah mengawal eksekusi APBN 2025 yang masih berjalan hingga empat bulan ke depan, sekaligus menyiapkan pelaksanaan APBN 2026 yang tengah memasuki sidang pembahasan di parlemen.
RAPBN 2026 mengalokasikan belanja negara Rp3.786,5 triliun dengan target pendapatan Rp3.147,7 triliun. Defisit yang diusulkan sebesar Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu, kata Sri Mulyani, akan dibiayai dengan cara “prudent, inovatif, dan berkelanjutan.”
Dalam pidato RAPBN 2026 di depan DPR, Presiden Prabowo secara terbuka menegaskan keinginannya agar Indonesia memasuki era APBN berimbang dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Cita-cita saya, apakah di 2027 atau 2028, adalah berdiri di podium ini dan menyatakan kita berhasil memiliki APBN tanpa defisit sama sekali,” ucap Prabowo penuh penekanan.
Ia berjanji mendorong efisiensi belanja agar defisit ditekan sekecil mungkin, sekaligus memperkuat fondasi fiskal untuk menopang pembangunan jangka panjang. (Ant/Z-10)
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved