Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberi sinyal hati-hati atas ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Meski menyebut arahan presiden sebagai visi jangka menengah, Sri Mulyani menekankan bahwa capaian itu harus melalui kalkulasi bertahap dan disiplin fiskal yang ketat.
“Menuju balance budget dalam dua sampai tiga tahun ke depan harus dilihat dari pijakan 2026 terlebih dahulu. Kita belum sampai di 2026, tapi sudah diminta menatap 2027–2028. Itu akan kami hitung dengan cermat dan tentu dilaporkan kepada Presiden,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media dikutip dari Antara, Selasa (19/8).
Sri Mulyani menegaskan perhatian utamanya saat ini adalah mengawal eksekusi APBN 2025 yang masih berjalan hingga empat bulan ke depan, sekaligus menyiapkan pelaksanaan APBN 2026 yang tengah memasuki sidang pembahasan di parlemen.
RAPBN 2026 mengalokasikan belanja negara Rp3.786,5 triliun dengan target pendapatan Rp3.147,7 triliun. Defisit yang diusulkan sebesar Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu, kata Sri Mulyani, akan dibiayai dengan cara “prudent, inovatif, dan berkelanjutan.”
Dalam pidato RAPBN 2026 di depan DPR, Presiden Prabowo secara terbuka menegaskan keinginannya agar Indonesia memasuki era APBN berimbang dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Cita-cita saya, apakah di 2027 atau 2028, adalah berdiri di podium ini dan menyatakan kita berhasil memiliki APBN tanpa defisit sama sekali,” ucap Prabowo penuh penekanan.
Ia berjanji mendorong efisiensi belanja agar defisit ditekan sekecil mungkin, sekaligus memperkuat fondasi fiskal untuk menopang pembangunan jangka panjang. (Ant/Z-10)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved