Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
MNETERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Tahun ini, anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp7 triliun, dan angka tersebut akan meningkat tajam tahun depan. Besaran tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 bersamaan dengan penyampaian RAPBN 2026 di DPR.
“Bapak Presiden nanti tanggal 15 Agustus menyampaikan RAPBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR, termasuk Sekolah Rakyat itu. Anggarannya meningkat cukup besar,” ujar Menkeu Sri Mulyani dikutip dari Antara, Sabtu (9/8).
Menurut Menkeu, anggaran tahun ini terbagi di beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tambahan dana diperlukan seiring penambahan jumlah sekolah lebih dari 100 titik.
Kementerian Sosial menargetkan pada 15–16 Agustus 2025 akan beroperasi 100 Sekolah Rakyat baru, ditambah 59 sekolah lagi pada September 2025. Dengan begitu, total 159 Sekolah Rakyat akan menampung lebih dari 15 ribu siswa di seluruh Indonesia.
“Tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena operasi sekolah berjalan setahun penuh untuk 200 sekolah. Jadi kami menyediakan anggaran cukup besar,” jelas Sri Mulyani.
Dana tersebut akan mencakup biaya operasional, gaji pengajar, serta pembangunan fasilitas di daerah yang belum memiliki sarana memadai. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan laptop untuk setiap siswa, termasuk 15 ribu unit yang akan dibagikan tahun ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa tahap pertama distribusi laptop mencakup 9.700 unit, yang akan diberikan pada akhir Agustus atau awal September 2025. (Z-10)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan menjawab perihal tarif iuran BPJS Kesehatan di tahun depan.
Menteri Keuangan menyoal pendapatan guru dan dosen di Indonesia yang kecil.
Kedua menteri langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau situasi dan kondisi di wilayah tersebut.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewaspadai adanya perubahan besar yang terjadi pada tatanan global akibat kebijakan tarif Trump.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani jelaskan alasan tak semua dosen menerima tunjangan kinerja atau tukin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved