Dewan Ekonomi Nasional Komitmen Jaga Industri Hasil Tembakau

Industri Hasil Tembakau (IHT) dipercaya memiliki peran penting terhadap ketahanan ekonomi nasional, terlebih bagi kebijakan ekonomi ala Prabowo yang dikenal dengan jargon Prabowonomics. IHT bahkan diharapkan menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak target pertumbuhan ekonomi 8% dengan fokus utama pemerintah melalui peningkatan daya saing industri nasional.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menyampaikan komitmennya untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil serta memberdayakan berbagai industri dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga industri tembakau sebagai salah satu sektor strategis yang berpengaruh terhadap pemasukan negara.

“Kita harus melindungi kepentingan nasional, jadi apapun interaksi kita dengan global dan internasional pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional,” ujarnya belum lama ini.

Baca juga : Peta Jalan IHT Dibutuhkan untuk Jaga Keberlanjutan Industri Tembakau

Menurutnya, selama ini IHT menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini tak lepas dari perannya sebagai sumber pendapatan bagi petani, sektor padat karya yang menyediakan jutaan lapangan kerja, hingga kontributor utama pendapatan negara dari cukai.

Di tengah kondisi yang tidak stabil saat ini, lanjut dia, pemerintah diimbau untuk tidak menekan industri hasil tembakau di dalam negeri. Berkaca dari kasus sebelumnya, Amerika Serikat (AS) pernah melakukan tekanan terhadap industri hasil tembakau nasional dan melanggar azas yang paling fundamental di World Trade Organization(WTO), yaitu diskriminasi.

"Waktu itu AS melarang ekspor tembakau dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa yang manis atau yang enak sehingga anak muda itu menjadi addicted kepada rokok,” tuturnya.

Baca juga : Penyeragaman Kemasan Rokok Ancam Keberlanjutan Industri Tembakau Nasional

Sayangnya, larangan tersebut hanya berfokus pada kretek dan dinilai sebagai tindakan yang diskriminatif. Indonesia pun terus memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong kemakmuran industri tembakau. Berkat kegigihannya, Indonesia berhasil melawan AS, lantaran negeri Paman Sam itu tak mampu membuktikan tudingan nya.

“Buktikan bahwa cengkih itu lebih membuat anak muda addicted dibandingkan dengan menthol, mereka tidak bisa buktikan, karena harus ada pembuktikan setiap ada larangan. Akhirnya kita menang,” kata Mari Elka.

Produktivitas industri tembakau di Indonesia tercatat meningkat dan masih berkontribusi terhadap pemasukan negara. Merujuk “Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tembakau” yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan), dalam sepuluh tahun terakhir (2015 - 2024) produksi tembakau nasional menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,57% per tahun.

Sementara itu, berdasarkan kesepakatan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pusdatin, produksi tembakau 2023 - 2027 diperkirakan mencapai 234.139 ton per tahun. Adapun ketersediaan tembakau di Indonesia untuk 2026 sampai dengan 2027 diproyeksi sebanyak 661.709 ton. Seluruh tembakau lokal diserap untuk memenuhi kebutuhan IHT. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dari sektor IHT terhadap perekonomian nasional.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyebutkan Prabowonomics merupakan konsep ekonomi yang selama ini sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ekonomi Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis, seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Oleh sebab itu, gagasan Prabowonomics dianggap sebagai jurus dalam menghadapi tantangan dan gejolak ekonomi global, sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Selain itu, DEN juga turut menekankan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Tidak terbatas pada hal tersebut, sinergi kebijakan pemerintah juga harus mengedepankan harmonisasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga agar tidak kontradiktif satu sama lain. Hal ini penting agar implementasi Prabowonomics dapat berjalan efektif juga merata di seluruh lapisan masyarakat. (E-3)