BRIN Dorong Kebijakan Berbasis Risiko untuk Seimbangkan Industri Tembakau dan Kesehatan

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai pendekatan kebijakan berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi industri olahan tembakau dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, mengatakan industri hasil tembakau memiliki karakteristik unik karena berada di persimpangan kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan isu kesehatan publik. Karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak bisa bersifat sektoral.

“Kondisi tersebut menuntut kebijakan yang komprehensif, berbasis data, dan tidak bersifat sektoral,” kata Anugerah dalam Seminar Peluang dan Tantangan Inovasi pada Industri Olahan Tembakau dan Dukungan Kebijakan Berbasis Risiko, Kamis (29/1).

Baca juga : Kepala Daerah Didorong Lindungi Ekosistem Tembakau Nasional

Menurut Anugerah, kebijakan berbasis risiko memungkinkan pemerintah menerapkan regulasi yang proporsional dengan tingkat risiko yang muncul dari aktivitas dan inovasi industri, tanpa menghambat kontribusi ekonomi sektor tersebut.

“Kebijakan yang disusun harus mampu memberikan keadilan, kepastian, serta ruang inovasi yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Anugerah menambahkan, riset dan inovasi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan publik. Riset tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga menyediakan dasar analitis yang kuat bagi pengambilan keputusan berbasis data dan risiko.

Baca juga : Peta Jalan IHT Dibutuhkan untuk Jaga Keberlanjutan Industri Tembakau

Ia juga menyoroti perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari perkembangan teknologi, pergeseran pola konsumsi, hingga meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan dan kesehatan. Kondisi tersebut mendorong industri olahan tembakau untuk beradaptasi melalui inovasi produk, proses produksi, serta diversifikasi pemanfaatan bahan baku tembakau.

“Tantangannya adalah bagaimana kebijakan publik mampu merespons dinamika tersebut secara tepat,” kata Anugerah.

Sementara itu, Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Roby Fadillah, menyebut industri olahan tembakau masih memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terlihat dari penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara melalui cukai, serta kinerja ekspor yang relatif stabil.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Roby mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tetap menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas.

“Oleh karena itu, kebijakan terkait industri tembakau harus disusun secara seimbang, tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan secara menyeluruh,” ujarnya.

Roby mengungkapkan industri olahan tembakau masih menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil, serta memberikan kontribusi fiskal yang besar. Namun, seiring komitmen pemerintah dalam pengendalian konsumsi tembakau, khususnya di kalangan usia muda, industri ini dituntut melakukan transformasi.

“Inovasi menjadi salah satu jalan utama agar industri tetap berdaya saing sekaligus selaras dengan arah pembangunan nasional,” katanya.

Ia menegaskan inovasi tidak hanya mencakup pengembangan produk, tetapi juga modernisasi teknologi produksi, diversifikasi pemanfaatan tembakau, penguatan riset dan pengembangan, serta penerapan praktik industri yang lebih ramah lingkungan. Regulasi berbasis risiko yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dinilai dapat memberikan kepastian sekaligus ruang transformasi bagi industri. (H-3)