Pemerintah: Ekonomi Harus Tumbuh di Atas 6% untuk Capai Visi 2045

Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 6% mendesak dicapai jika visi menjadi negara maju di 2045 ingin diwujudkan. Ambisi itu disebut tak akan terealisasi jika dalam tahun-tahun mendatang perekonomian hanya tumbuh di kisaran 5%.

Itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono dalam Forum Indonesia Future Policy Dialogue bertajuk Telaah Arah Pemerintahan Baru, Jakarta, Rabu (9/10). 

"Indonesia perlu keluar dari middle income trap sebelum 2045. Oleh sebab itu, untuk mencapai ke sana, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6% per tahun," kata dia. 

Baca juga : Ekonomi Triwulan II Loyo, Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 tidak Dikoreksi

Guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, imbuh Parjiono, maka Indonesia perlu mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. 

Itu juga dirasa mendesak lantaran dalam dua dekade terakhir perekonomian nasional seolah jalan di tempat dengan angka pertumbuhan di kisaran 5%.

"Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan yang baru karena 5% ini sudah dua dekade dan ini harus segera dicari sumber-sumber ekonomi yang baru," ujar Parjiono. 

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5% karena Masalah Struktural di Era Jokowi

Pemerintah, lanjutnya, telah mengemas sejumlah program reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. Hal itu diharapkan tak sekadar membuat ekonomi tumbuh tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. 

Selain mencari dan mengoptimalisasi sumber pertumbuhan baru, Indonesia juga perlu mengubah model pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini, kata Parjiono, APBN berperan penting. 

"Strategi kebijakan fiskal 2025 terdiri dari dua pendekatan utama, yakni strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek," terangnya. 

Dalam jangka menengah panjang, APBN didesain untuk bisa mendukung penguatan sumber daya manusia, hilirisasi, transformasi ekonomi hijau, hingga ketahanan energi dan pangan. Sedangkan dalam jangka pendek, instrumen fiskal negara diupayakan bisa mendukung kelanjutan program prioritas dan unggulan yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru di tahun depan. (Z-11)