Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 6% mendesak dicapai jika visi menjadi negara maju di 2045 ingin diwujudkan. Ambisi itu disebut tak akan terealisasi jika dalam tahun-tahun mendatang perekonomian hanya tumbuh di kisaran 5%.
Itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono dalam Forum Indonesia Future Policy Dialogue bertajuk Telaah Arah Pemerintahan Baru, Jakarta, Rabu (9/10).
"Indonesia perlu keluar dari middle income trap sebelum 2045. Oleh sebab itu, untuk mencapai ke sana, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6% per tahun," kata dia.
Baca juga : Ekonomi Triwulan II Loyo, Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 tidak Dikoreksi
Guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, imbuh Parjiono, maka Indonesia perlu mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Itu juga dirasa mendesak lantaran dalam dua dekade terakhir perekonomian nasional seolah jalan di tempat dengan angka pertumbuhan di kisaran 5%.
"Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan yang baru karena 5% ini sudah dua dekade dan ini harus segera dicari sumber-sumber ekonomi yang baru," ujar Parjiono.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5% karena Masalah Struktural di Era Jokowi
Pemerintah, lanjutnya, telah mengemas sejumlah program reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. Hal itu diharapkan tak sekadar membuat ekonomi tumbuh tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Selain mencari dan mengoptimalisasi sumber pertumbuhan baru, Indonesia juga perlu mengubah model pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini, kata Parjiono, APBN berperan penting.
"Strategi kebijakan fiskal 2025 terdiri dari dua pendekatan utama, yakni strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek," terangnya.
Dalam jangka menengah panjang, APBN didesain untuk bisa mendukung penguatan sumber daya manusia, hilirisasi, transformasi ekonomi hijau, hingga ketahanan energi dan pangan. Sedangkan dalam jangka pendek, instrumen fiskal negara diupayakan bisa mendukung kelanjutan program prioritas dan unggulan yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru di tahun depan. (Z-11)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
GURU Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Telisa Aulia Falianty berpandangan lonjakan utang luar negeri berkaitan erat dengan kondisi perekonomian nasional.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved