Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5% dalam 10 tahun terakhir dinilai terjadi karena permasalahan struktural. Padahal pembangunan infrastruktur yang digadang memberikan dampak berganda pada perekonomian terus menerus digalakkan tanpa henti di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan Penasihat Senior Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Andi Widjajanto dalam seminar nasional bertajuk Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi, Jakarta, Selasa (8/10).
"Masalahnya ini tidak idiosinkratik, masalahnya bersifat struktural yang harus kita utak atik karena etos kerja yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi tidak membuat pertumbuhan ekonominya rata-rata dalam 10 tahun. Pemerintahan Jokowi tidak melampaui SBY apalagi dibandingkan dengan Pak Harto," kata dia.
Baca juga : Pemerintahan Baru harus Lanjutkan Transformasi Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir terbilang stagnan lantaran hanya mampu mencapai kisaran 5%. Syarat untuk menjadi negara maju dengan angka pertumbuhan ekonomi di angka 6% dalam 10 tahun terakhir juga tak pernah terealisasi.
Andi yang merupakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) periode 2022-2023 itu mengatakan, realisasi perekonomian nasional yang dicapai selama pemerintahan Jokowi boleh dibilang tak merefleksikan etos kerja Kepala Negara.
Boleh dibilang, etos kerja yang dimilik oleh Jokowi cukup tinggi dan kuat jika dibanding presiden-presiden sebelumnya. "Jadi saya selalu berpikir Pak Jokowi dengan karakter kerja yang sekeras itu untuk saya ideal, susah mencari pemimpin dengan karakter etos kerja seperti itu, lah kok pertumbuhan ekonominya tidak pernah melampaui SBY? apa yang salah?" tuturnya.
Baca juga : Resmikan Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Tekankan Pentingnya Konektivitas
Pembangunan infrastruktur yang masif dijalankan juga dinilai tak berbuah manis seperti yang diharapkan. Pembangunan jalan tol, misalnya, diproyeksikan dapat memantik pertumbuhan ekonomi, namun realitasnya aktivitas ekonomi di wilayah terkait justru terkapar.
"Dulu dibayangkannya, dengan infrastruktur akan ada spillover effect ke wilayah lainnya yang memang diyakini akan memakan waktu. Ketika Tol Jakarta-Bandung jadi, ekonomi yang terasa bukan ekonomi sepanjang Cikampek-Padalarang, yang segera terasa adalah matinya UMKM, kuliner di jalur Cianjur, langsung terasa mati dan tidak ada sektor lain yang mengisi itu," jelas Andi.
"Pariwisata mentok, mereka tidak bisa bergerak ke pertanian, tidak bisa ada industri dibangun di situ, sehingga sektor itu turun signifikan, kelas menengahnya menjadi kelas rentan kembali di wilayah tersebut, itu yang terjadi ketika kita memprioritaskan infrastruktur," pungkas dia. (Z-11)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved