Anggaran Infrastruktur di Lembata Merosot Tajam Imbas Efisiensi

ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000. Pada Tahun sebelumnya proyek fisik mencapai Rp90 miliar.

Anggaran publik yang diterjunkan dari Pos APBN dan APBD II itu dikelola melalui proses Tender pada Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lembata di berbagai sektor. Penurunan nilai proyek infrastruktur secara nasional itu disebabkan kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menariknya, tidak satupun proyek infrastruktur jalan yang ditenderkan tahun 2025. Namun, banyak proyek fisik diluncurkan melalui proses Penunjukan Langsung (PL) melalui Dinas terkait karena bernilai di bawah Rp400 juta.

Kepala Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lembata, Jhon Purab, kepada Media Indonesia, membenarkan hal tersebut.

"Sudah tender, sudah ada pemenang, sekarang masa pelaksanaan konstruksi di lapangan. Tender pertama, 25 April 2025, pengadaan air bersih, 180 hari kerja, terakhir jalan, 28 Juli 2025 dengan 150 hari kerja," ujar Jhon.

Dikatakan, total paket tender senilai Rp32.291.900.000 bersumber dari dana DAK dan APBD II.

"Paket tender, sangat sedikit. Misalnya di Dinas Pendidikan hanya satu saja dengan nilai Rp435 juta sudah tender dan sedang berjalan, yaitu rehab ruang kelas SDK Boto. Ini bersumber dari DAU," ujar Jhon Purap.

Ia menyebut ada sejumlah paket kecil di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya dengan nilai di bawah Rp400 juta namun dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).

Mirisnya, tidak satupun paket proyek fisik jalan, bersumber dari dana DAK. Padahal, untuk infrastruktur jalan setiap tahun digelontorkan Rp7 miliar hingga Rp8 miliar. Dana DAK infartruktur hilang akibat kebijakan efisiensi.

"Proyek jalan tidak ada. Pengusaha besar menganggur, padahal pekerjaan jalan selalu menyedot banyak tenaga kerja. Bahkan peralatan juga ikutan menganggur," ujar John.

John merinci, di Dinas PUPR ada 14 paket proyek air bersih yang bersumber dari DAK, masing-masing paket bernilai Rp300 juta hingga Rp400 juta, namun melalui mekanisme PL.

Dikatakan, proyek dari APBD II yang ditenderkan adalah Program 100 Hari kerja bupati yakni 1 paket jalan raya segmen Lamalera-Puor senilai Rp1 miliar dan ruas Riangbao- Kolipadan, sambungan dulitukan, senilai Rp1 miliar juga dari APBD II.

"Tahun ini paling besar DAK bidang kesehatan, pembangunan 5 Pustu dalam kota, yakni Kelurahan Lewoleba, Lewoleba Timur, Lewoleba Barat, Lewoleba Utara, dan selandoro. Masing-masing Rp914 juta. Ada juga Pembangunan Rumah Paramedis di Autonapo, Kedang senilai Rp690 juta dan Rp12,9 miliar untuk pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam kota yang dikerjakan PT. Tifani Karya, dari Kupang," ujar Jhon Purab.

Proyek APBD II ada enam ruas jalan yang ditenderkan bersumber dari APBD II. Di dalam kota Lewoleba, kebagian jatah pembangunan ruas jalan El Tari senilai Rp600 juta. Adapun pembangunan tiga ruas jalan di Kedang segmen Hingalamamengi-Hadingmanuk, Kalikur-Bareng, senilai Rp500 juta, Benihading II- Bean, Rp1,3 miliar, Tapobaran-Hadingmanuk, Rp1,160 miliar. (PT/E-4)