Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara. Ia meminta seluruh jajarannya, termasuk di BUMN, untuk bekerja secara efisien, transparan, dan bersih.
“Saya merasakan Indonesia sekarang berada di momentum bangkit, momentum optimis, momentum kerja keras. Untuk itu, semua, sekali lagi saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN-BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, memberi pelayanan dengan manajemen terbaik, manajemen yang transparan, manajemen yang bersih,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dengan jajarannya melalui sambungan video telekonferensi di Bali, Kamis (26/6)
“Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi, boros, pekerjaan yang boros. Hentikan semua kebocoran! Dengan demikian ekonomi kita akan meningkat dengan baik, kesejahteraan rakyat akan meningkat,” sambung Presiden.
Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa apabila para pejabat negara menjaga integritas dan efisiensi, maka cita-cita membangun negara modern yang sejahtera akan tercapai.
“Kita akan menjadi negara yang kita cita-citakan, negara yang modern, negara yang maju, negara yang sejahtera, di mana rakyatnya semua menikmati kesejahteraan. Itu tujuan kita, dan hari ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pada hari ini di Denpasar, Bali, secara serentak meresmikan beberapa proyek strategis nasional, termasuk peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel di Blok Cepu, Bojonegoro, serta pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi
Dalam acara peresmian yang berlangsung virtual itu, Presiden menyoroti pentingnya percepatan swasembada energi berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Sekarang teknologinya sudah ada untuk kita bisa mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi itu, tetapi itu yang sangat strategis adalah energi terbarukan, terutama energi dari tenaga surya,” kata Presiden Prabowo.
Dengan pembangkit listrik tenaga surya, lanjutnya, daerah-daerah terpencil seperti desa, pulau, hingga kawasan pegunungan bisa mendapatkan akses energi yang berkelanjutan.
“Di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik. Ini sangat membuat kita optimis, membuat kita memandang masa depan dengan sangat cerah,” sambung Presiden. (Ant/P-4)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved