Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara. Ia meminta seluruh jajarannya, termasuk di BUMN, untuk bekerja secara efisien, transparan, dan bersih.
“Saya merasakan Indonesia sekarang berada di momentum bangkit, momentum optimis, momentum kerja keras. Untuk itu, semua, sekali lagi saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN-BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, memberi pelayanan dengan manajemen terbaik, manajemen yang transparan, manajemen yang bersih,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dengan jajarannya melalui sambungan video telekonferensi di Bali, Kamis (26/6)
“Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi, boros, pekerjaan yang boros. Hentikan semua kebocoran! Dengan demikian ekonomi kita akan meningkat dengan baik, kesejahteraan rakyat akan meningkat,” sambung Presiden.
Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa apabila para pejabat negara menjaga integritas dan efisiensi, maka cita-cita membangun negara modern yang sejahtera akan tercapai.
“Kita akan menjadi negara yang kita cita-citakan, negara yang modern, negara yang maju, negara yang sejahtera, di mana rakyatnya semua menikmati kesejahteraan. Itu tujuan kita, dan hari ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pada hari ini di Denpasar, Bali, secara serentak meresmikan beberapa proyek strategis nasional, termasuk peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel di Blok Cepu, Bojonegoro, serta pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi
Dalam acara peresmian yang berlangsung virtual itu, Presiden menyoroti pentingnya percepatan swasembada energi berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Sekarang teknologinya sudah ada untuk kita bisa mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi itu, tetapi itu yang sangat strategis adalah energi terbarukan, terutama energi dari tenaga surya,” kata Presiden Prabowo.
Dengan pembangkit listrik tenaga surya, lanjutnya, daerah-daerah terpencil seperti desa, pulau, hingga kawasan pegunungan bisa mendapatkan akses energi yang berkelanjutan.
“Di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik. Ini sangat membuat kita optimis, membuat kita memandang masa depan dengan sangat cerah,” sambung Presiden. (Ant/P-4)
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved