Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara. Ia meminta seluruh jajarannya, termasuk di BUMN, untuk bekerja secara efisien, transparan, dan bersih.
“Saya merasakan Indonesia sekarang berada di momentum bangkit, momentum optimis, momentum kerja keras. Untuk itu, semua, sekali lagi saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN-BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, memberi pelayanan dengan manajemen terbaik, manajemen yang transparan, manajemen yang bersih,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dengan jajarannya melalui sambungan video telekonferensi di Bali, Kamis (26/6)
“Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi, boros, pekerjaan yang boros. Hentikan semua kebocoran! Dengan demikian ekonomi kita akan meningkat dengan baik, kesejahteraan rakyat akan meningkat,” sambung Presiden.
Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa apabila para pejabat negara menjaga integritas dan efisiensi, maka cita-cita membangun negara modern yang sejahtera akan tercapai.
“Kita akan menjadi negara yang kita cita-citakan, negara yang modern, negara yang maju, negara yang sejahtera, di mana rakyatnya semua menikmati kesejahteraan. Itu tujuan kita, dan hari ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pada hari ini di Denpasar, Bali, secara serentak meresmikan beberapa proyek strategis nasional, termasuk peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel di Blok Cepu, Bojonegoro, serta pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi
Dalam acara peresmian yang berlangsung virtual itu, Presiden menyoroti pentingnya percepatan swasembada energi berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Sekarang teknologinya sudah ada untuk kita bisa mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi itu, tetapi itu yang sangat strategis adalah energi terbarukan, terutama energi dari tenaga surya,” kata Presiden Prabowo.
Dengan pembangkit listrik tenaga surya, lanjutnya, daerah-daerah terpencil seperti desa, pulau, hingga kawasan pegunungan bisa mendapatkan akses energi yang berkelanjutan.
“Di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik. Ini sangat membuat kita optimis, membuat kita memandang masa depan dengan sangat cerah,” sambung Presiden. (Ant/P-4)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Sekitar 350 pemerintah kabupaten memiliki PAD yang amat rendah dan bergantung pada transfer pemerintah pusat.
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved