Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden RI Prabowo Subianto meyakini pemerintahan yang dipimpinnya bisa bersih dari korupsi asalkan kualitas hidup pejabatnya dijamin.
Kepala Negara di Denpasar, Bali, hari ini, menyebutkan banyak pihak dari luar negeri ingin merusak, ingin pejabat Indonesia korupsi, tetapi hal ini dapat diatasi walau bukan hal yang mudah.
"Saya percaya kalau kita bisa dengan akal sehat pendekatan rasional, kita menuntut pejabat kita dengan prestasi terbaik, maka kita juga harus menghormati dan harus berjuang agar kualitas hidup mereka baik," kata Prabowo.
Profesi hakim, misalnya, Presiden Prabowo ingin menjamin kualitas hidup hakim agar tidak bisa dibeli. Begitu pula pejabat-pejabat lainnya.
Ditegaskan pula bahwa uang rakyat harus diberikan untuk rakyat. Maka dari itu, menurut Prabowo, pejabat yang mau mengabdi jangan dibiarkan telantar.
"Demikian pejabat-pejabat lain jangan dibuat suatu sistem yang menganggap membajak atau merampok dari APBN atau APBD itu biasa. Tidak bisa uang rakyat harus untuk rakyat," ucap Prabowo di sela-sela makan siang.
Mantan Menteri Pertahanan itu mencontohkan tokoh politik di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur yang dikenalnya.
Saat menjabat, kata Prabowo, para pejabat tersebut berbuat baik. Namun, setelah lengser masyarakat tahu bahwa mereka tidak memiliki rumah pribadi. Akhirnya karena kerjanya yang baik, DPRD menyisihkan anggaran dan menggalang dana untuk membelikan rumah.
"Maksud saya pemimpin yang baik pasti akan dikenang. Kita mengenal pepatah nenek moyang, kalau harimau, meninggal meninggalkan belang. Kalau gajah, meninggal meninggalkan gading. Kalau manusia, meninggal meninggalkan nama. Hanya nama yang akan kita tinggalkan,“ tutur presiden.
Dengan strategi menjamin kualitas hidup pejabat, Presiden percaya dalam waktu dekat Indonesia dapat menunjukkan pemerintahan yang bersih di setiap tingkatan.(Ant/P-2)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Emirat Arab dengan agenda pertemuan dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, di Istana Al Husseiniya, Aman, Rabu siang (25/2).
Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan teknologi Inggris Arm Limited.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved