Presiden Prabowo Larang Tanah BUMN Dijual

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial. Tanah BUMN milik negara tersebut, menurutnya, harus diprioritaskan untuk kepentingan publik, terutama program pembangunan perumahan rakyat.

Pesan itu disampaikan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo saat pencanangan pembangunan hunian untuk mendukung program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3).

"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan," ujar Hashim seperti dikutip dari siaran pers.

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Menurut Hashim, arahan presiden muncul karena ada kecenderungan sebagian pihak melihat tanah milik negara sebagai aset yang bisa dilepas dengan harga komersial. Jika hal itu terjadi, kata dia, program penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit diwujudkan.

Ia menegaskan tanah milik perusahaan negara seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan sosial pemerintah, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat.

Selain sebagai program sosial, pembangunan perumahan juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas. Hashim mengatakan sektor perumahan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga : Prabowo akan Tempatkan Utusan Khusus Presiden di Seluruh BUMN

"Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8% atau lebih," katanya.

Menurutnya, pembangunan rumah akan memicu aktivitas di berbagai sektor industri yang terkait langsung dengan konstruksi. "Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait," ujar Hashim.

Meski mendorong percepatan pembangunan, Hashim mengingatkan agar program perumahan tidak hanya mengejar target jumlah unit. Ia menilai kualitas bangunan harus tetap menjadi perhatian agar masyarakat tidak dirugikan.

Menurutnya, pengawasan mutu perlu dilakukan secara serius sehingga rumah yang dibangun benar-benar layak dihuni dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (H-3)