Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menekankan pentingnya mengakhiri praktik politik sandera yang merusak iklim demokrasi di Indonesia.
Hal ini sekaligus menyoroti pernyataan Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli yang mengungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memiliki video-video yang berpotensi mengungkap skandal politik yang melibatkan mantan dan penguasa saat ini.
Hensa berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
"Kalau ada, dibuka saja. Sehingga misteri di balik ini selesai, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku," ujar Hensa.
Hensa menilai penyanderaan politik sering kali dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa saat ini, terutama ketika kedua belah pihak sedang berseteru.
"Sanderaan-sanderaan politik ini, hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Karena yang punya rahasia tuh, yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan,” ujar Hensa.
“Nah, biasanya, kalau penguasa dan mantan penguasa ini sedang berseteru, maka buka-bukaan kartu truf ini terjadi. Sebetulnya ini harus dihentikan. Karena akhirnya politiknya jadi nggak sehat,” lanjutnya.
Hensa pun menyoroti, politik sandera ini seringkali menggunakan situasi ini untuk mengancam penguasa, agar yang melakukan ini dapat kembali berkuasa atau mempertahankan kekuasaan mereka dan sebaliknya.
"Ada penguasa yang terancam, kemudian supaya kekuasaannya tidak dilepas, dia bergabung dengan penguasa lagi, makanya ketika ada video-video itu, saya, Hendri Satrio bilang, buka aja, jadi tidak ada lagi penyanderaan dalam politik, soalnya jadi ancam-mengancam saja iklimnya," ungkapnya.
Hensa pun mengajak semua pihak, termasuk video-video yang disebutkan oleh Guntur Romli dan partai politik besar seperti PDI Perjuangan, harus berani membuka semua informasi yang ada.
Sebab, Hensa percaya bahwa keterbukaan informasi akan membawa dampak positif bagi iklim politik di tanah air.
“PDI Perjuangan waktu itu berkuasa, makanya dia punya catatan-catatan ini, makanya kan tadi saya katakan ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa, jadi buka saja agar iklim demokrasi kita semakin sehat,” Pungkas Hensa.(P-2)
Kabar penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK dinilai tak mengejutkan.
KABAR penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka semakin menguatkan dugaan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunduk pada kekuasaan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak hanya menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan satu perkara.
KPK resmi mengumumkan pengembangan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menanggapi penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo enggan memerinci totalnya. Dalam perkara ini, uang untuk Wahyu sebesar SGD19.000 dan SGD38.350. Setyo meyakini aliran dana dari Hasto itu disertai bukti kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved