Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU. Pagu anggaran itu juga menurutnya berbeda dengan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun dia belum dapat memastikan lebih jauh. Sebab pembahasan lebih detail belum dimulai dengan pemerintah.
"Angka yang Rp757 triliun itu kan kita lihat dari pagu anggaran, peruntukannya, dan nanti di banggar kan kita memang memberikan pembahasan masalah ini," kata Wihadi saat dihubungi, Minggu (17/8).
"Dan kalau kita bicara MBG, MBG kan Rp300 triliun lebih. Berarti kan sebenarnya tidak masuk dalam 20% anggaran pendidikan itu, kan MBG sendiri Rp300 triliun itu," lanjutnya.
Karenanya, Wihadi justru mempertanyakan pihak yang menyebut bahwa pengalokasian anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat UU. Dalam UU diamanatkan bahwa pemerintah mesti menyediakan 20% anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan. (Mir/M-3)
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut postur RAPBN 2026 secara umum merefleksikan optimisme.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
Pemerintah menurunkan target tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ke 6,9 persen
Pramono menilai, kerja sama ini diperlukan untuk menjaga pasokan bahan makanan dalam keberlangsungan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyerukan agar mitra tidak lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan dapur SPPG
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved