Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU. Pagu anggaran itu juga menurutnya berbeda dengan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun dia belum dapat memastikan lebih jauh. Sebab pembahasan lebih detail belum dimulai dengan pemerintah.
"Angka yang Rp757 triliun itu kan kita lihat dari pagu anggaran, peruntukannya, dan nanti di banggar kan kita memang memberikan pembahasan masalah ini," kata Wihadi saat dihubungi, Minggu (17/8).
"Dan kalau kita bicara MBG, MBG kan Rp300 triliun lebih. Berarti kan sebenarnya tidak masuk dalam 20% anggaran pendidikan itu, kan MBG sendiri Rp300 triliun itu," lanjutnya.
Karenanya, Wihadi justru mempertanyakan pihak yang menyebut bahwa pengalokasian anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat UU. Dalam UU diamanatkan bahwa pemerintah mesti menyediakan 20% anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan. (Mir/M-3)
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalamĀ Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut postur RAPBN 2026 secara umum merefleksikan optimisme.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
Pemerintah menurunkan target tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ke 6,9 persen
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved