Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU. Pagu anggaran itu juga menurutnya berbeda dengan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun dia belum dapat memastikan lebih jauh. Sebab pembahasan lebih detail belum dimulai dengan pemerintah.
"Angka yang Rp757 triliun itu kan kita lihat dari pagu anggaran, peruntukannya, dan nanti di banggar kan kita memang memberikan pembahasan masalah ini," kata Wihadi saat dihubungi, Minggu (17/8).
"Dan kalau kita bicara MBG, MBG kan Rp300 triliun lebih. Berarti kan sebenarnya tidak masuk dalam 20% anggaran pendidikan itu, kan MBG sendiri Rp300 triliun itu," lanjutnya.
Karenanya, Wihadi justru mempertanyakan pihak yang menyebut bahwa pengalokasian anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat UU. Dalam UU diamanatkan bahwa pemerintah mesti menyediakan 20% anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan. (Mir/M-3)
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut postur RAPBN 2026 secara umum merefleksikan optimisme.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
Pemerintah menurunkan target tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ke 6,9 persen
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved