BP Taskin Percepat Implementasi MBG dengan Pendekatan Berbasis Data

KEPALA Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR,  Jumat (15/8).

Budiman mengatakan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). 

"BP Taskin siap mempercepat pelaksanaan program strategis ini dengan metodologi yang telah kami kembangkan secara cermat. Kami akan memfokuskan 1.000 titik SPPG (Satuan Pendidikan Penyelenggara) pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T untuk memastikan dampak optimal bagi anak-anak yang paling membutuhkan," kata Budiman dalam keterangan yang diterima, Sabtu (16/8). 

Baca juga : Pemerintah Berencana Manfaatkan Pangan Lokal dalam MBG di Daerah 3T

BP Taskin telah mengembangkan metodologi penentuan lokasi SPPG yang menggabungkan tiga indikator utama, yaitu tingkat kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data BPS 2024, identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020, dan estimasi populasi siswa SD-SMA dari data Susenas 2024.

"Metodologi kami menggunakan pendekatan berbasis permintaan (demand-based) dengan menghitung proporsi siswa di setiap wilayah terhadap total nasional. Kami telah mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi seluruh kriteria prioritas," ungkap Budiman.

Untuk daerah 3T, BP Taskin telah memetakan 62 kabupaten/kota daerah tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria wilayah 3T, dengan total estimasi 392.000 siswa yang akan dilayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi Indonesia bagian timur.

Baca juga : Titik Dapur Fiktif dan Mandeknya Pembangunan Hambat Program MBG di Jawa Barat

Pemerataan Distribusi

Sistem alokasi BP Taskin menerapkan prinsip minimal  satu titik SPPG per kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, dengan distribusi tambahan berdasarkan proporsi jumlah siswa. Formula ini mencakup buffer cadangan 20% untuk mengantisipasi kebutuhan lapangan yang dinamis.

"Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi dengan 4 kabupaten target melayani 241.263 siswa, diikuti Maluku dengan 3 kabupaten untuk 63.988 siswa, serta Papua dan sekitarnya dengan 4 kabupaten melayani 50.050 siswa," kata Budiman.

BP Taskin akan mengirimkan tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025 untuk mempersiapkan implementasi enam titik SPPG di 2  dua kecamatan terpencil. Misi ini merupakan pilot project untuk menguji efektivitas metodologi di lapangan sebelum replikasi nasional.

"Toraja Utara dipilih karena karakteristiknya sebagai daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas yang tinggi. Pengalaman di sana akan menjadi pembelajaran berharga untuk penyempurnaan strategi implementasi di seluruh Indonesia," jelas Budiman.

Sinergi Program

BP Taskin mengintegrasikan program MBG dengan strategi pengentasan kemiskinan nasional yang lebih luas, menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui intervensi gizi pada usia sekolah.

Dalam implementasi program MBG, BP Taskin juga menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.

BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan. (P-4)