Ekonom Sebut Sikap Fiskal Pemerintah dalam RAPBN 2026 Pro-Pertumbuhan

EKONOM Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan beberapa catatan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Seperti disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, asumsi anggaran memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai Rp16.500 pada tahun 2026. Selanjutnya, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9%, meskipun BI telah melonggarkan kebijakan moneternya.

"Kedua hal tersebut menandakan sikap fiskal pemerintah yang pro-pertumbuhan dan pro-stabilitas ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 5,4% pada tahun 2026, lebih tinggi daripada tahun 2025, seiring dengan meredanya ketidakpastian akibat kesepakatan perdagangan dengan AS dan Uni Eropa," katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/8).

Sementara itu penerimaan negara tercatat sebesar Rp3.147,7 triliun (+4,7% dari APBN 2025), dengan penerimaan pajak diproyeksikan menguat seiring membaiknya daya beli domestik dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didukung oleh target lifting migas yang lebih tinggi.

Baca juga : Kurs Rupiah Hari Ini, Selasa 5 Agustus 2025: Berpotensi Menguat imbas Rilis PDB

"Keduanya mencerminkan optimisme pemerintah akan prospek ekonomi yang lebih baik di tahun 2026 seiring berakhirnya perlambatan harga komoditas dan terwujudnya pertumbuhan PDB yang lebih tinggi," jelas Hosianna.

Belanja diperkirakan mencapai Rp3.786,5 triliun (+4,6% dari APBN 2025), dengan upaya efisiensi yang terus berlanjut hingga tahun 2026, yang kemungkinan akan mengurangi belanja barang. 

"Program-program utama meliputi Makanan Bergizi Gratis sebesar Rp335 triliun (+372% dari APBN 2025), Koperasi Merah Putih, dan modernisasi alutsista, yang diharapkan akan mendorong belanja modal, bantuan sosial, dan Transfer Pemerintah Daerah (TKDD)," paparnya.

Lebih lanjut, Presiden berjanji untuk menghilangkan defisit fiskal pada tahun 2027/2028, melalui langkah-langkah efisiensi yang berkelanjutan dan mendorong transformasi BUMN melalui Danantara.

"Hingga saat ini, dengan obligasi jatuh tempo sebesar Rp820,2 triliun pada tahun 2026, kami memperkirakan pasokan obligasi bruto pada tahun 2026 akan mencapai sekitar Rp1.459 triliun," tutupnya. (Ifa/M-3)