Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7) malam. Dalam keterangan pers usai rapat, Sri Mulyani menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2024 tengah dibahas bersama DPR dan ditargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Sri Mulyani juga menyampaikan proyeksi defisit APBN 2025 yang diperkirakan sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan kebutuhan belanja negara.
“Tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, termasuk laporan semester yang menunjukkan kemajuan sejumlah program pemerintah,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu turut melaporkan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025. RAPBN tersebut mengakomodasi program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta berbagai inisiatif di sektor pendidikan dan ketahanan pangan.
Presiden Prabowo, lanjut Sri Mulyani, juga memberikan arahan untuk terus mendorong deregulasi serta memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran. Di sisi lain, reformasi penerimaan negara juga akan tetap dilanjutkan guna memastikan pendapatan negara yang berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta dua Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. (Ant/E-3)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Salah satunya, realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved