Titik Dapur Fiktif dan Mandeknya Pembangunan Hambat Program MBG di Jawa Barat

PEMERINTAH Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.

Namun, di tengah semangat percepatan pelaksanaan program, Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat menemukan sejumlah kendala serius yang berpotensi menghambat capaian program ini.

Baca juga : Pemerintah Berencana Manfaatkan Pangan Lokal dalam MBG di Daerah 3T

"Salah satunya adalah fenomena titik dapur fiktif yang merujuk pada data pendaftaran dapur penyedia makanan bergizi yang sudah penuh di portal resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Faktanya, di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun atau bahkan tidak pernah ada sama sekali," ujar Ketua FMMBG Jawa Barat, Ardiansyah, di Bandung, Selasa (12/8).

Dia menambahkan, data yang dihimpunnya mendapati portal pendaftaran BGN untuk dapur MBG sudah tutup karena kuota penuh. Sementara investigasi lapangan di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan banyak titik dapur belum terealisasi secara fisik.

"Fenomena ini menjadi indikasi kuat adanya ketidakselarasan antara data administrasi dan realisasi program di lapangan," paparnya.

Baca juga : Adipura Kini Jadi Alat Kontrol, bukan sekadar Penghargaan

FMMBG juga menemukan bahwa banyak titik dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah masuk dalam Tahap Persiapan pembangunan atau renovasi justru mengalami stagnasi tanpa aktivitas nyata. Padahal, pada tahap ini, penyedia dapur diwajibkan untuk mulai membangun atau merenovasi fasilitas agar dapat segera beroperasi dan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

Ardiansyah mengaku sangat prihatin dengan adanya titik dapur fiktif dan mandeknya pembangunan ini. Kondisi tersebut berpotensi menjadi sarang praktik korupsi, kolusi, dan monopoli yang merugikan rakyat, khususnya anak-anak yang membutuhkan makanan bergizi sebagai penunjang tumbuh kembang mereka.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, tuturnya, sangat penting.

“Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan tujuan untuk menjamin kualitas layanan,” tambahnya.

Jangan hanya retorika

Dia mengakui pemerintah berkomitmen untuk melakukan audit menyeluruh serta mempercepat pembangunan dapur-dapur MBG. Selain itu juga memperkuat koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota agar percepatan pelaksanaan berjalan sesuai target.

Namun, FMMBG menilai bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan bukan hanya retorika.

“Jika pembangunan dapur dan SPPG tidak segera berjalan, maka anak-anak yang menjadi sasaran utama program akan terus kehilangan hak atas makanan bergizi yang menjadi kebutuhan dasar mereka,” ujar Ardiansyah.

Dampak dari ketidakberesan ini sangat nyata. Studi dari Kementerian Kesehatan RI (2024) menunjukkan bahwa anak-anak dengan status gizi kurang memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan pertumbuhan dan prestasi belajar.

"Program MBG sejatinya menjadi salah satu solusi penting mengatasi masalah ini, sehingga kegagalan implementasi program dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.

FMMBG Jawa Barat mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar berjalan transparan, akuntabel, dan efektif.

“Kita semua bertanggung jawab memastikan anak-anak Jawa Barat memperoleh hak mereka atas gizi yang layak demi masa depan yang lebih cerah,” tandas Ardiansyah