Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MIRIS. Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Provila merupakan wujud sinergitas dan kerja keras baik di kabupaten/kota, maupun lintas kabupaten/kota pada setiap provinsi, dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Berdasarkan data Kemen PPPA, terdapat 13 provinsi yang mendapatkan penghargaan Provila karena telah melakukan upaya untuk menggerakkan kabupaten/kota di wilayahnya dalam mewujudkan kota/kabupaten layak anak.
Menyikapi hal ini Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan menyatakan, Pemprov Jabar telah berusaha bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk perlindungan untuk perempuan dan anak.
“Terkait penghargaan kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kita bukan tidak butuh penghargaan, tapi tentu yang penting nu karasa (yang terasa), nu karampa (yang teraba), kadele (terlihat) langsung ke masyarakat,” bebernya Senin (11/8).
Erwan mengakui, Jabar sudah tiga tahun berturut-turut tidak pernah mendapatkan predikat provinsi layak anak dari Kementerian PPPA.
“Kita akan benahi, dengan mencari tahu kenapa kita tidak masuk dalam kategori penghargaan di tingkat pemerintah pusat dan juga akan koordinasi dengan dinas terkait.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan (Simfoni) PPA, di Jabar tercatat ada 2.550 kasus kekerasan sepanjang 2024. Angka ini menempatkan Jabar sebagai provinsi dengan kasus tertinggi, mengungguli Jawa Timur dengan 2.316 kasus dan Jawa Tengah dengan 2.104 kasus. Angka tersebut, meningkat dibandingkan pada 2022 yang jumlahnya mencapai 1.343 kasus dan pada 2023 kembali meningkat menjadi 2.446 kasus. Kasus itu terdiri atas fisik, psikis, seksual, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penelantaran.
Erwan pun menyatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak tersebut.
“Pemprov sangat berkomitmen. Seperti kemarin pada saat pelayanan hari anak nasional, disampaikan kita akan berikan perlindungan yang terbaik untuk anak-anak. Di masa yang akan datang mereka harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sehingga generasi muda Jabar bisa lebih baik lagi ke depan," ungkapnya.
Untuk diketahui 13 provinsi yang mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak dari Kemen PPPA, yakni Provinsi Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, dan Sumatra Barat serta Kalimantan Selatan. (AN/E-4)
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved