Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan berat, jika tidak diiringi dengan dorongan besar.
"Target ini akan menuntut dorongan besar dari konsumsi rumah tangga (yang selama ini menjadi kontributor utama PDB), investasi swasta, dan ekspor neto," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (16/8).
Ia menjelaskan risiko berasal dari ketidakpastian eksternal seperti tensi dagang dan moderasi pertumbuhan Tiongkok. Tanpa akselerasi reformasi struktural dan percepatan realisasi belanja produktif, pencapaian target ekonomi dianggap menantang.
Selain itu, sasaran pertumbuhan ekonomi 5,4% juga memerlukan asumsi investasi dan ekspor yang agresif. Pemerintah pun didorong menyiapkan contingency plan atau rencana alternatif jika ekspor terdampak penurunan permintaan global atau harga komoditas.
Terkait target inflasi 2,5% dalam RAPBN 2026, Josua menilai angka tersebut relatif rendah, bahkan mendekati batas bawah sasaran BI. Pencapaian target ini akan sangat bergantung pada efektivitas subsidi energi dan pangan yang tepat sasaran serta ketersediaan pasokan.
Menurutnya, risiko utama berasal dari volatilitas harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, serta dampak iklim ekstrem terhadap produksi pangan domestik. Mengingat besarnya kontribusi bahan makanan bergejolak (MBG) dalam pembentukan inflasi, koordinasi lintas kementerian untuk menjaga pasokan dan distribusi pangan menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali.
Josua juga menila kisaran sasaran inflasi ini terbilang konservatif dibanding proyeksi inflasi 2025, mencerminkan antisipasi terhadap potensi penguatan dolar AS apabila The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Namun, jika aliran modal asing meningkat seiring penurunan suku bunga global, rupiah berpotensi menguat.
"Kestabilan kurs, pada akhirnya, akan bergantung pada peran BI dalam mengelola arus modal jangka pendek dan menjaga kepercayaan investor," imbuhnya.
Mengenai target defisit dalam RAPBN 2026, Josua menilai angkanya masih relatif aman. Total belanja negara direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, sementara penerimaan ditarget mencapai Rp3.147 triliun. Dengan demikian, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit di level tersebut dinilai masih terkendali karena berada di bawah batas maksimal 3% sesuai ketentuan undang-undang.
"Target defisit 2,4% PDB relatif aman dan di bawah batas UU 3%. Ini memberi ruang bagi pemerintah menjaga kredibilitas fiskal," katanya.
Meski begitu, strategi pembiayaan defisit tetap perlu dijalankan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui instrumen kreatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), Danantara, serta sekuritisasi aset, agar ketergantungan pada utang Surat Berharga Negara (SBN) dapat ditekan.
Pemerintah, lanjutnya, juga menekankan efisiensi belanja operasional dan integrasi belanja pusat-daerah. Tantangan utama, menurut Josua, terletak pada kapasitas daerah menyerap anggaran secara efektif, mengingat historisnya realisasi belanja daerah cenderung lambat dan terkonsentrasi di akhir tahun. (E-3)
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut postur RAPBN 2026 secara umum merefleksikan optimisme.
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah merespons nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto realistis.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved