Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan berat, jika tidak diiringi dengan dorongan besar.
"Target ini akan menuntut dorongan besar dari konsumsi rumah tangga (yang selama ini menjadi kontributor utama PDB), investasi swasta, dan ekspor neto," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (16/8).
Ia menjelaskan risiko berasal dari ketidakpastian eksternal seperti tensi dagang dan moderasi pertumbuhan Tiongkok. Tanpa akselerasi reformasi struktural dan percepatan realisasi belanja produktif, pencapaian target ekonomi dianggap menantang.
Selain itu, sasaran pertumbuhan ekonomi 5,4% juga memerlukan asumsi investasi dan ekspor yang agresif. Pemerintah pun didorong menyiapkan contingency plan atau rencana alternatif jika ekspor terdampak penurunan permintaan global atau harga komoditas.
Terkait target inflasi 2,5% dalam RAPBN 2026, Josua menilai angka tersebut relatif rendah, bahkan mendekati batas bawah sasaran BI. Pencapaian target ini akan sangat bergantung pada efektivitas subsidi energi dan pangan yang tepat sasaran serta ketersediaan pasokan.
Menurutnya, risiko utama berasal dari volatilitas harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, serta dampak iklim ekstrem terhadap produksi pangan domestik. Mengingat besarnya kontribusi bahan makanan bergejolak (MBG) dalam pembentukan inflasi, koordinasi lintas kementerian untuk menjaga pasokan dan distribusi pangan menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali.
Josua juga menila kisaran sasaran inflasi ini terbilang konservatif dibanding proyeksi inflasi 2025, mencerminkan antisipasi terhadap potensi penguatan dolar AS apabila The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Namun, jika aliran modal asing meningkat seiring penurunan suku bunga global, rupiah berpotensi menguat.
"Kestabilan kurs, pada akhirnya, akan bergantung pada peran BI dalam mengelola arus modal jangka pendek dan menjaga kepercayaan investor," imbuhnya.
Mengenai target defisit dalam RAPBN 2026, Josua menilai angkanya masih relatif aman. Total belanja negara direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, sementara penerimaan ditarget mencapai Rp3.147 triliun. Dengan demikian, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit di level tersebut dinilai masih terkendali karena berada di bawah batas maksimal 3% sesuai ketentuan undang-undang.
"Target defisit 2,4% PDB relatif aman dan di bawah batas UU 3%. Ini memberi ruang bagi pemerintah menjaga kredibilitas fiskal," katanya.
Meski begitu, strategi pembiayaan defisit tetap perlu dijalankan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui instrumen kreatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), Danantara, serta sekuritisasi aset, agar ketergantungan pada utang Surat Berharga Negara (SBN) dapat ditekan.
Pemerintah, lanjutnya, juga menekankan efisiensi belanja operasional dan integrasi belanja pusat-daerah. Tantangan utama, menurut Josua, terletak pada kapasitas daerah menyerap anggaran secara efektif, mengingat historisnya realisasi belanja daerah cenderung lambat dan terkonsentrasi di akhir tahun. (E-3)
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) lagi-lagi kembali menjadi sorotan publik.
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Rapat kerja Menteri Keuangan dengan Badan Legislasi (Baleg) di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Ketua DPD RI meminta agar rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) ditinjau ulang demi menjaga keberlangsungan layanan publik di daerah.
Pergantian menteri di Kementerian Keuangan tidak akan menghambat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved