Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi. Konsumsi rumah tangga setidaknya harus mampu tumbuh 5,5% dan investadi di angka 5,9% guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Itu menyusul masukan DPR yang mendorong agar pemerintah mengejar laju pertumbuhan 5,8% di 2026 dan 8% di 2029.
"Dari sisi demand atau permintaan, untuk mencapai pertumbuhan tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada 5,5%," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Jakarta, Selasa (1/7).
Karena itu, lanjutnya, pemerintah bakal mengupayakan penciptaan lingkungan kesempatan kerja untuk masyarakat. Itu diperlukan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat. Hal tersebut menjadi penting lantaran kontribusi konsumsi rumah tangga tercatat berkisar 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Guna memaksimalkan peranan konsumsi rumah tangga, pemerintah disebut akan menjaga daya brli masyarakat, mengendalikan inflasi di level yang rendah, dan mendorong kesempatan kerja, serta intervensi di bidang pangan dan energi.
"Program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan. Program Makan Bergizi Gratis terus ditingkatkan dan ekspansif untuk dapat menciptakan efek berganda yang tinggi dan menciptakan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, serta menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tnega kerja," jelas Sri Mulyani.
Program lain yang menjadi andalan untuk menjaga days beli masyarakat ialah melalui pemanfaatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit. Lalu penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dan berbagai program perlindungan sosial lainnya.
Sementara untuk mendorong pertumbuhan investasi, pemerintah berupaya untuk mendapatkan nilai investasi minimal Rp7.500 triliun, atau tumbuh 5,9%. "Komponen investasi berkontribusi 30% terhadap PDB kita. Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi, keduanya berkontribusi 85% terhadap perekonomian," pungkasnya.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Edukasi finansial bertajuk Investing in Youth, Empowering Communities. Program ini menyasar 300 siswa dari tiga sekolah menengah atas di Jakarta dan Depok.
Salah satu persoalan utama yang diwarisi dari regulasi sebelumnya adalah lemahnya kejelasan dalam pengklasifikasian risiko usaha.
Semua perizinan, merujuk PP No 28/2025, diproses melalui Online Single Submission (OSS), termasuk integrasi data dari kementerian/lembaga dan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved