Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS dipertanyakan validitasnya oleh sejumlah pihak.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah tak melakukan intervensi pada hasil rilis yang dikeluarkan oleh BPS. "Pemerintah itu jujur-jujur saja mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik," kata dia dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (7/8).
Menyoal data pertumbuhan ekonomi, misalnya, sejak Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Negara, angka yang dikeluarkan BPS disebut cukup variatif, alias tak selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Pada triwulan IV 2024, BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02%. Lalu turun di triwulan I 2025 menjadi 4,87%. Teranyar, ekonomi tercatat tumbuh hingga 5,12% pada triwulan II 2025.
"Jadi kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik. Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya," terang Hasan.
Pihak-pihak yang tak percaya pada data BPS, lanjutnya, besar kemungkinan hanya melihat dan fokus pada angka-angka konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Padahal komponen pertumbuhan ekonomi turut mencakup investasi dan ekspor.
Hasan mengatakan, kinerja investasi pada semester pertama tahun ini cukup baik. Setidaknya realisasi penanaman modal di Tanah Air telah mencapai Rp942,9 triliun, hampir 50% dari target yang sebesar Rp1.900 triliun di tahun ini. Dari realisasi tersebut, setidaknya sebanyak 1,259 juta tenaga kerja telah terserap ke dalam lapangan kerja.
"Jadi kalau fenomena-fenomena parsial (seperti) Rojali, Rohana, kita mungkin masih melihatnya dalam ekonomi konvensional. Sementara sekarang ekonomi itu berkembang sekali. Model dan cara jual beli juga berkembang, sektor logistik kita tumbuh," jelas Hasan.
"Dalam laporan BPS, sektor logistik kita tumbuh artinya kalau sektor logistik dan pengiriman barang tumbuh kan yang dikirim itu barang. Kalau yang dikirim barang atau yang dikirim atau ada pergerakan orang, itu kan artinya ada jual beli," tambahnya.
Hasan turut menyampaikan Presiden Prabowo kian optimistis atas data yang disajikan BPS. Sebab itu dapat diartikan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah berada di jalur yang benar. (H-3)
BPS menyebut kolaborasi dengan BAZNAS penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran bagi mustahik, dengan dukungan data tunggal kesejahteraan (DTSEN).
Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan holistik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sekaligus menekan angka putus sekolah.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved