Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Kenaikan kedua indikator ini menunjukkan bahwa bukan hanya jumlah penduduk miskin yang bertambah, tetapi juga kondisi mereka semakin memburuk.
“Ketika garis kemiskinan naik dari sebelumnya, maka penduduk yang sebelumnya berada sedikit di atas garis itu bisa menjadi masuk kategori miskin,” ujar Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin melalui keterangannya, Dikutip Sabtu (26/7)
Nurul menjelaskan, berdasarkan data, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 0,549 pada September 2024 menjadi 0,574 di Maret 2025. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,106 menjadi 0,111.
"Kenaikan P1 dan P2 menandakan bahwa kelompok miskin di Jakarta makin sulit keluar dari garis kemiskinan (makin dalam), dan ketimpangan di antara sesama kelompok miskin juga semakin melebar (makin parah)," bebernya.
Dalam periode yang sama, rasio gini DKI Jakarta naik menjadi 0,441, meningkat 0,010 poin dari September 2024 (0,431). Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,375, bahkan melebihi provinsi-provinsi lain seperti DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Papua.
Data distribusi pengeluaran penduduk Jakarta juga menunjukkan ketimpangan tajam 40% kelompok bawah hanya menguasai 16,12 persen dari total pengeluaran. 40% kelompok menengah: 31,44 persen. 20% kelompok atas: 52,45 persen.
“Mayoritas pengeluaran dikuasai oleh 20 persen penduduk terkaya. Ini tren yang terus meningkat, sementara kontribusi kelompok terbawah justru menurun,” ujar Nurul. (Far/M-3)
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved