Pemerintah Pastikan Ogah Adopsi Data Kemiskinan Bank Dunia

Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis World Bank atau Bank Dunia. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyatakan data garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi riil kemiskinan Indonesia.

“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dedek menuturkan tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.

Baca juga : Luhut Pastikan Pemerintah Revisi Angka Kemiskinan Nasional

“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek.

Secara khusus, Dedek menyoroti upaya spesifik Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yakni dengan berinvestasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, utamanya melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” katanya pula.

Baca juga : Beda Standar dan Tujuan Penggunaan Jadi Penyebab Angka Kemiskinan Bank Dunia dan BPS Berbeda

Dedek juga mengutip opini Kepala PCO Hasan Nasbi sebelumnya bahwa Pemerintah mengadopsi Indeks Deprivasi Multidimensi (MDI) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, UNICEF, dan Universitas Indonesia (UI) sebagai acuan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 juga telah menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya terkait pendapatan, tetapi juga termasuk akses terhadap air bersih, gizi, pendidikan, dan kondisi hidup layak.

“Yang penting bukan angkanya, tetapi memastikan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki alat untuk berkembang,” ujarnya lagi.

Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3% penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57%.