Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis World Bank atau Bank Dunia. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyatakan data garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi riil kemiskinan Indonesia.
“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dedek menuturkan tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.
“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek.
Secara khusus, Dedek menyoroti upaya spesifik Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yakni dengan berinvestasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, utamanya melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” katanya pula.
Dedek juga mengutip opini Kepala PCO Hasan Nasbi sebelumnya bahwa Pemerintah mengadopsi Indeks Deprivasi Multidimensi (MDI) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, UNICEF, dan Universitas Indonesia (UI) sebagai acuan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 juga telah menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya terkait pendapatan, tetapi juga termasuk akses terhadap air bersih, gizi, pendidikan, dan kondisi hidup layak.
“Yang penting bukan angkanya, tetapi memastikan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki alat untuk berkembang,” ujarnya lagi.
Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3% penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57%.
Lembaga Demografi UI mengungkap masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Kasus bunuh diri anak SD di NTT diduga dipicu kondisi learned helplessness. Psikolog menyoroti faktor kemiskinan, kekecewaan berulang, hingga tekanan sosial yang dialami korban.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved