Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DI balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia atau sekitar 171 juta jiwa hidup dalam garis kemiskinan global.
Angka ini mengguncang narasi optimisme yang selama ini digaungkan, menantang klaim bahwa ekonomi Indonesia telah tumbuh inklusif dan merata.
Bank Dunia kini menggunakan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke atas sebesar USD6,85 per kapita per hari, setara Rp115.080 (dengan kurs Rp16.800).
Dengan standar ini, mayoritas masyarakat Indonesia dikategorikan miskin, meski mungkin tidak tergolong miskin ekstrem.
Tak hanya itu, sebanyak 44,3 juta penduduk Indonesia masih hidup dengan pengeluaran kurang dari USD3,65 per hari (sekitar Rp58.400), sehingga masuk dalam kategori miskin secara internasional menurut indikator minimum.
Secara statistik, harapan hidup di Indonesia mencapai 68,2 tahun, dan angka partisipasi pendidikan dasar mencatatkan 100,2 persen—sebuah anomali yang tampak positif, tetapi sebenarnya mencerminkan pendaftaran siswa yang lebih awal atau lebih lambat dari usia seharusnya.
Namun, angka-angka ini tampak kontras dengan realita kemiskinan yang menjerat mayoritas rakyat. Ekonomi tumbuh, tetapi jurang ketimpangan menganga. Pendidikan dan kesehatan mungkin menjangkau lebih banyak orang, tetapi daya beli tetap tercekik.
Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, Bank Dunia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dipacu minimal 6% per tahun, sementara pemerintah menargetkan 8% pada tahun 2029, utamanya melalui peningkatan investasi.
Namun dengan mayoritas rakyat masih bertahan hidup di ambang garis kemiskinan, pertanyaannya kini bergeser: Untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu dikejar?
Indonesia tengah berdiri di dua sisi mata uang—di satu sisi, tampil sebagai ekonomi yang sedang naik daun, dan di sisi lain, menanggung beban mayoritas rakyat yang belum merasakan buah dari pertumbuhan tersebut.
Laporan Bank Dunia adalah cermin tajam: jika pertumbuhan tidak disertai pemerataan, maka status “negara maju” hanyalah hiasan kosmetik belaka. (Worldbank/Z-10)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Direktur Pelaksana, Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia ini bicara soal visi dan alasannya ditunjuk untuk mengemban tugas barunya tersebut.
PEMPROV DKI Jakarta juga melakukan serangkaian perubahan paradigma pembangunan dalam sektor transportasi.
Malpass harus disetujui oleh dewan direktur eksekutif Bank Dunia untuk memimpin pemberi pinjaman pembangunan internasional itu.
Pria berusia 63 tahun itu, selama ini, merupakan pengkritik Bank Dunia, menuding kebijakan pinjaman mereka korup dan tidak efektif serta terlalu baik hati terhadap Tiongkok.
Pernyataan Mnuchin mengemuka dalam sesi pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, AS.
EKONOM UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved