Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Sanitasi, serta World Bank melalui program Integrated Sustainable Waste Management Program (ISWMP).
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, Pemkot Denpasar senantiasa mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan mengusung pendekatan inovatif, salah satunya melalui inovasi Teba Modern.
“Teba Modern merupakan bentuk adaptasi dari kearifan lokal masyarakat Bali dalam mengelola sampah organik. Dengan konsep ini, warga dapat mengelola sampah daun dan sisa tanaman di pekarangan rumah mereka melalui lubang atau sumur khusus yang menghasilkan kompos alami,” ujar Arya Wibawa saat memimpin rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian PUPR Direktorat Sanitasi Edison Siagian, dan Ketua CPMU ISWMP World Bank, Sandhi Eko Bramono.
Menurut Arya Wibawa, langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Sementara itu, Edison Siagian dari Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR menekankan pentingnya penyediaan sarana pendukung dalam pengelolaan sampah, seperti tempat pengumpulan sampah terpilah, sarana pengangkutan residu hasil olahan, serta pengoptimalan operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada.
Inisiatif Pemerintah Kota Denpasar yang dianggap mampu menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Dengan sinergi antar lembaga pusat dan daerah, pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Denpasar diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan. (H-1)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved