Kemiskinan di Jakarta Naik, BPS Soroti Dampak Kenaikan Garis Kemiskinan dan Stabilitas Harga

KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, mengungkapkan kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.

“Memang banyak faktor. Bukan hanya urbanisasi, tapi juga faktor-faktor lain yang boleh jadi terkait dengan kenaikan garis kemiskinan,” ujar Nurul dalam keterangannya dikutip Sabtu (26/7). 

Menurutnya, ketika garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya berada sedikit di atas garis tersebut berisiko masuk kategori miskin. Oleh sebab itu, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Baca juga : Luhut Pastikan Pemerintah Revisi Angka Kemiskinan Nasional

“Kebutuhan pokok masyarakat harus bisa dijangkau, terutama untuk masyarakat miskin. Ini penting, khususnya dalam konteks komponen kebutuhan pokok yang masuk dalam basket angka kemiskinan kita,” tegasnya.

Dalam rilis resmi BPS, tingkat kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar 4,28 persen, meningkat 0,14 persen poin dari September 2024 yang sebesar 4,14 persen. Meski begitu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), angka ini sedikit turun dari 4,30 persen.

Adapun jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 mencapai 464,87 ribu orang, atau naik 15,80 ribu orang dibandingkan September 2024 yang sebesar 449,07 ribu orang.

Baca juga : BPS Ungkap Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Sebanyak 24,06 Juta Orang per September 2024

Peningkatan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan pun meningkat menjadi Rp 852.798 per kapita per bulan, naik 6,79 persen dari September 2024. Dari total nilai tersebut, 69,41 persen berasal dari pengeluaran makanan dan 30,59 persen dari pengeluaran non-makanan.

Komoditas makanan yang paling memengaruhi garis kemiskinan antara lain:

• Beras (16,65 persen)

• Rokok kretek filter (9,53 persen)
• Daging ayam ras (5,06 persen)
• Telur ayam ras (4,87 persen)
• Sayur-sayuran dan bawang merah

Sementara itu, dari sisi bukan makanan, pengeluaran terbesar berasal dari:

• Sewa rumah (40,33 persen)
• Listrik (12,46 persen)
• Perlindungan pribadi (8,12 persen)
• Bensin (7,70 persen)

BPS juga mencatat bahwa kenaikan garis kemiskinan tak lepas dari tren inflasi yang meningkat sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025. Inflasi Jakarta bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Beberapa komoditas yang turut mendorong inflasi dalam periode Februari–Maret 2025 mencakup tarif air minum, sewa rumah, beras, daging sapi, sayuran, serta upah asisten rumah tangga, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Data ini menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan,” pungkas Nurul. (Far/M-3)