Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 24,06 juta orang atau turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024.
"Dengan demikian, persentase penduduk miskin terhadap total populasi Indonesia pada September 2024 adalah 8,57% atau turun sebesar 0,46% basis poin dibandingkan dengan Maret 2024," kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (15/1).
Amalia menyatakan bahwa persentase penduduk miskin September 2020 hingga September 2024 cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi di daerah perkotaan maupun di pedesaan.
"Namun, disparitas kemiskinan antar wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar. Pada September 2024, tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 11,34% atau lebih tinggi dari tingkat kemiskinan perkotaan yang sebesar 6,66%," ungkapnya.
Namun demikian, jika dilihat secara rata-rata, penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan terjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan.
"Kemiskinan wilayah perkotaan pada September 2024 turun sebesar 0,43% basis poin sedangkan di pedesaan turun sebesar 0,45% basis poin," bebernya.
Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan (P-1) menunjukkan adanya kecenderungan tren yang menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tercatat indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan pedesaan pada September 2024 berada di angka 1,364 atau turun jika dibandingkan dengan Maret yang berada di angka 1,461.
"Ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil," sebutnya.
Bersamaan dengan indeks kedalaman kemiskinan yang menurun, BPS juga mencatatkan indeks keparahan kemiskinan (P-2) yang juga menunjukkan tren penurunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan pedesaan pada September 2024 berada di angka 0,322 atau turun jika dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 0,347.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata. Jika dibandingkan Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan P-1 dan indeks keparahan kemiskinan P-2 September 2024 di perkotaan turun lebih cepat dibandingkan di pedesaan," imbuhnya.
Secara spasial, sambung Amalia, pada September 2024 terdapat 18 provinsi dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional dan ada 20 provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.
"Hal ini mencerminkan bahwa masih adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat kemiskinan antar wilayah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Maret 2024, sebanyak 5 provinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan yaitu Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Selatan," tutur Amalia.
Adapun BPS mencatat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 29,66% sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Bali yaitu sebesar 3,80%.
Amalia menambahkan, penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebanyak 12,62 juta orang atau sekitar 52,45% dari total penduduk miskin di Indonesia berlokasi di Pulau Jawa. Selanjutnya, penduduk miskin juga terkonsentrasi di Sumatra dengan porsi 21,82%.
Di sisi lain, untuk jumlah penduduk miskin yang paling sedikit ada di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,91 juta orang.
"Jika dibandingkan dengan Maret 2024, maka penurunan kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Maluku dan Papua," tandasnya. (Z-9)
UNIVERSITAS Paramadina turut mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% (yoy).
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved