Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 680 ribu orang di Indonesia selama setahun. Pada Maret 2024, presentase penduduk miskin sebesar 9,03% atau 25,22 juta orang.
"Tingkat kemiskinan pada periode tersebut mengalami penurunan 0,33% dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang," ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (1/7).
Imam menambahkan jumlah warga miskin di Tanah Air sempat meningkat pada masa pandemi yakni di 2022 dengan total 26,36 juta orang miskin. Namun, tingkat kemiskinan berangsur turun di Maret 2023 dan Maret tahun ini.
Baca juga : OKU Timur Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem Sudah Menyentuh 0 Persen
Selanjutnya, BPS mencatat disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79%, sementara di perkotaan hanya 7,9%.
Secara umum, penurunan kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ada penurunan 0,57% dari 13,29 juta orang di Maret 2023 menjadi 12,72 juta orang di Maret 2024.
Namun, pada Maret 2024, penduduk masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra dengan masing-masing jumlah orang miskin ialah 13,24 juta orang dan 5,55 juta orang.
Kemudian, pada Maret 2024, BPS juga mencatat tiga provinsi mengalami kenaikan angka kemiskinan dibandingkan Maret 2023 yakni Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Imam menjelaskan garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,9% dibandingkan Maret 2023. Pada Maret 2024 garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi dibandingkan pedesaan yaitu Rp556.874. (Z-11)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Temuan evaluasi kementerian atau lembaga pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan serius, terutama terkait data ganda dalam daftar penerima bantuan sosial.
Bupati Pemalang Anom Widyantoro siap melakukan evaluasi dan pemutakhiran data agar Kabupaten Pemalang bisa lepas dari lima daerah termiskin di Jawa Tengah.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved