Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 680 ribu orang di Indonesia selama setahun. Pada Maret 2024, presentase penduduk miskin sebesar 9,03% atau 25,22 juta orang.
"Tingkat kemiskinan pada periode tersebut mengalami penurunan 0,33% dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang," ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (1/7).
Imam menambahkan jumlah warga miskin di Tanah Air sempat meningkat pada masa pandemi yakni di 2022 dengan total 26,36 juta orang miskin. Namun, tingkat kemiskinan berangsur turun di Maret 2023 dan Maret tahun ini.
Baca juga : OKU Timur Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem Sudah Menyentuh 0 Persen
Selanjutnya, BPS mencatat disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79%, sementara di perkotaan hanya 7,9%.
Secara umum, penurunan kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ada penurunan 0,57% dari 13,29 juta orang di Maret 2023 menjadi 12,72 juta orang di Maret 2024.
Namun, pada Maret 2024, penduduk masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra dengan masing-masing jumlah orang miskin ialah 13,24 juta orang dan 5,55 juta orang.
Kemudian, pada Maret 2024, BPS juga mencatat tiga provinsi mengalami kenaikan angka kemiskinan dibandingkan Maret 2023 yakni Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Imam menjelaskan garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,9% dibandingkan Maret 2023. Pada Maret 2024 garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi dibandingkan pedesaan yaitu Rp556.874. (Z-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
BPS mengungkapkan dari jumlah 33,43 juta orang lanjut usia (lansia) di Indonesia, lebih dari separuh atau 55,21% lansia di Indonesia masih masuk ke dalam angkatan kerja.
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved