Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 680 ribu orang di Indonesia selama setahun. Pada Maret 2024, presentase penduduk miskin sebesar 9,03% atau 25,22 juta orang.
"Tingkat kemiskinan pada periode tersebut mengalami penurunan 0,33% dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang," ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (1/7).
Imam menambahkan jumlah warga miskin di Tanah Air sempat meningkat pada masa pandemi yakni di 2022 dengan total 26,36 juta orang miskin. Namun, tingkat kemiskinan berangsur turun di Maret 2023 dan Maret tahun ini.
Baca juga : OKU Timur Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem Sudah Menyentuh 0 Persen
Selanjutnya, BPS mencatat disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79%, sementara di perkotaan hanya 7,9%.
Secara umum, penurunan kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ada penurunan 0,57% dari 13,29 juta orang di Maret 2023 menjadi 12,72 juta orang di Maret 2024.
Namun, pada Maret 2024, penduduk masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra dengan masing-masing jumlah orang miskin ialah 13,24 juta orang dan 5,55 juta orang.
Kemudian, pada Maret 2024, BPS juga mencatat tiga provinsi mengalami kenaikan angka kemiskinan dibandingkan Maret 2023 yakni Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Imam menjelaskan garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,9% dibandingkan Maret 2023. Pada Maret 2024 garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi dibandingkan pedesaan yaitu Rp556.874. (Z-11)
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Pramono menilai lonjakan ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan kondisi ekonomi warga Jakarta. Ia menduga, dinamika arus urbanisasi turut memberi kontribusi besar.
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved