Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh. Dalam 10 bulan terakhir, ia bersama Kabinet Merah Putih telah menjalankan strategi terpadu yang menggabungkan kebijakan sosial, pendidikan, dan pemerataan akses layanan publik.
"Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0% dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ungkapnya saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR 2025 di Jakarta, Jumat (15/8).
Ia menekankan, pendekatan tersebut merupakan misi prioritas pemerintahannya. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem itu untuk pertama kalinya mengintegrasikan data sosial-ekonomi seluruh warga Indonesia, sehingga bantuan pemerintah dapat tersalurkan tepat sasaran. "Sebelumnya kami mendapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat, dan sekarang kita ingin tepat sasaran," kata Prabowo.
Langkah berikutnya ialah pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di desil terbawah. Tahun ini, imbuh Prabowo, sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi, dan jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 200 pada tahun depan, lalu 300 di tahun berikutnya.
Sekolah itu tak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas asrama dan pembinaan intensif. "Anak-anak yang miskin kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin," kata Prabowo.
Menurutnya, pendidikan berkualitas adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi. Selain sekolah rakyat, pemerintah juga membangun Sekolah Unggulan Garuda untuk meningkatkan daya saing bangsa di bidang sains dan teknologi.
Program tersebut akan mencakup 20 sekolah baru dan 80 sekolah hasil transformasi dari yang sudah ada. SMA Taruna Nusantara terintegrasi juga akan diperluas ke berbagai wilayah untuk mencetak kader pemimpin masa depan.
Prabowo menyadari, kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh infrastruktur pendidikan. Karena itu, pemerintah memulai renovasi terhadap 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah. Ia mengakui jumlah itu belum memadai, namun merupakan awal dari perbaikan skala besar.
Inovasi juga hadir melalui distribusi 288.000 layar pintar atau smart TV ke sekolah-sekolah di pelosok. Perangkat itu akan digunakan untuk pembelajaran virtual dari guru-guru terbaik, mengatasi kekurangan tenaga pendidik berkualitas di daerah tertinggal.
Upaya mengejar ketertinggalan juga dilakukan di sektor kesehatan. Tahun ini, akan dibuka 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis. Pemerintah juga menambah 25 prodi kedokteran umum dan kedokteran gigi, serta memperbesar kuota beasiswa bagi mahasiswa kedokteran.
Langkah ini, menurut Prabowo, sangat penting mengingat Indonesia masih kekurangan dokter umum dan dokter spesialis. Pemerintah menargetkan distribusi tenaga medis yang lebih merata, sehingga layanan kesehatan berkualitas dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri.
"Pendidikan sangat penting. Tahun depan kita akan mencari anggaran tambahan untuk mempercepat semua program ini," ungkapnya. (H-3)
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
Ia pun menekankan politik luar negeri yang dipegang Indonesia adalah politik seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
Seluruh aspek yang dipaparkan dalam pidato presiden memiliki bobot yang sangat mendasar.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved