Prabowo Akui Jutaan Hektare Kebun Sawit Melanggar Hukum, Seluas 3,1 Juta telah Ditertibkan

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kasus-kasus korupsi besar dan memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat.

Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan pidato kenegaraan di dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8). Prabowo menekankan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas, bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Baca juga : Di Hari Buruh, Prabowo Berkelakar soal Kapolri dan Panglima TNI yang Tak akan Diganti

Ia mengungkapkan, beberapa tahun lalu pemerintah menerima laporan adanya jutaan hektare perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum. Pelanggaran itu mencakup pembukaan lahan di hutan lindung, tidak melaporkan luas lahan secara benar, hingga menolak memenuhi panggilan auditor negara.

Baca juga : MPR Siapkan Pemutaran Video Capaian Presiden Prabowo di Sidang Tahunan 2025

Untuk menertibkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Hasilnya, dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.

Prabowo juga menyoroti keputusan pengadilan yang sudah inkrah sejak 18 tahun lalu, yang memerintahkan penyitaan kebun kelapa sawit, namun tak pernah dieksekusi. "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan," tuturnya.

Presiden mengingatkan, pihak yang berani melawan pemerintah akan dihadapi dengan tegas. Setelah sektor perkebunan, langkah penertiban akan berlanjut ke pertambangan. Berdasarkan laporan aparat, terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun.

Ia meminta dukungan penuh MPR dan seluruh partai politik untuk menyukseskan agenda ini demi kepentingan rakyat. "Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Prabowo.

Prabowo Peringatkan Parpol yang Lindungi Pelanggar Hutan

Peringatan keras juga disampaikan kepada anggota partai politik, termasuk Partai Gerindra yang ia pimpin. Ia menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat, bahkan mendorong agar segera menjadi justice collaborator jika mengetahui pelanggaran.

Presiden bahkan menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengirim pasukan dari provinsi lain saat melakukan operasi penertiban, demi menghindari kemungkinan kedekatan personel dengan pihak-pihak yang menguasai lahan ilegal.

Prabowo mengakui telah lama memahami pola pelanggaran di lapangan. Ia menegaskan, rakyat kecil yang menambang akan dibina melalui koperasi dan dilegalkan. Namun, ia tidak akan mentolerir praktik penyelundupan berkedok kepentingan rakyat.

"Kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan, gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280% peningkatannya," pungkasnya. (M-1)