Menkeu Sri Mulyani Klaim Angka Kemiskinan Turun di 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan di sepanjang 2024. Angka kemiskinan pada 2023 yang berada di level 9,36% berhasil turun menjadi 9,03% pada 2024. Itu diikuti tingkat kemiskinan ekstrem yang juga menurun dari 1,12% menjadi 0,83%. Selain itu, ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga membaik dari 0,388 pada 2023 menjadi 0,379 pada 2024.

“Dari sisi kemiskinan, gini ratio dan tingkat pengangguran terjadi penurunan, ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

Selain indikator kemiskinan dan ketimpangan, pasar tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,32% pada 2023 menjadi 4,91% pada 2024.

Baca juga : OKU Timur Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem Sudah Menyentuh 0 Persen

Sri Mulyani memaparkan, di sepanjang 2024, telah tercipta 4,78 juta lapangan kerja baru, termasuk peningkatan signifikan pekerja formal berstatus buruh atau karyawan sebesar 3,44 juta, sehingga total pekerja formal sejauh ini mencapai 56,2 juta orang. Adapun sektor-sektor utama yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja ini meliputi sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja meningkat dari 39,5 juta pada 2023 menjadi 40,8 juta pada 2024. Sektor perdagangan dengan tenaga kerja yang naik dari 26,6 juta menjadi 27,3 juta. Sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan dari 19,3 juta menjadi 20 juta pekerja. Serta jasa lainnya dengan tenaga kerja bertambah dari 22,7 juta menjadi 23,7 juta.

“Ini kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menafikan ada sektor yang mengalami tekanan lebih seperti sektor padat karya seperti tekstil, namun makronya menggambarkan adanya terciptanya kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dan status dari buruh yang mengalami perbaikan yaitu pekerja di sektor formal sebagai statusnya karyawan atau buruh,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti perbaikan pada nilai tukar petani (NTP) yang naik dari 118,27 menjadi 122,78 pada 2024, jauh melampaui target yang ditetapkan DPR RI yang hanya di kisaran 105-108. Ia menilai peningkatan ini didukung oleh kebijakan seperti subsidi pupuk, percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, bantuan pangan, dan stabilisasi harga pangan. Meskipun demikian, nilai tukar nelayan (NTN) masih berada di bawah target yang diharapkan, yakni di angka 102,35 dari target 107-110. (Ant/Z-11)