Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DEFISIT anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menembus Rp104,2 triliun hingga Maret 2025. Jumlah ini berasal dari pendapatan negara yang sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun. Kemudian, belanja negara yang mencapai 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.
Meski mengalami defisit, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN masih dalam kondisi aman. Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Hal itu ia sampaikan dalam Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4). "Kami masih optimistis postur APBN masih terjaga secara konsisten. Baik pendapatan dan belanja negara, persentasenya adalah 17%. Hal ini mengambarkan kecepatan yang relatif sama ini atau cukup baik," ujarnya.
Berapa Pendapatan Negara?
Menkeu melaporkan pendapatan negara per Maret 2025 meningkat hampir Rp200 triliun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp316,9 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari tiga komponen utama. Pertama, penerimaan pajak yang tercatat sebesar Rp322,6 triliun, atau setara dengan 14,7% dari target sebesar Rp2.189,3 triliun.
Kedua, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target Rp301,6 triliun. Ketiga, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berkontribusi sebesar Rp115,9 triliun.
Di sisi lain, belanja negara hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp620,3 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.
Menkeu menyebutkan bahwa lonjakan pendapatan negara ini menjadi indikator positif, terutama setelah penerimaan pajak sempat mengalami tekanan di awal tahun. Ia menilai tren pemulihan ini memberikan sinyal baik bagi pelaksanaan kebijakan fiskal ke depan.
"Ini adalah perkembangan yang sangat positif. Kekhawatiran yang sempat muncul di Januari dan Februari mulai mereda, dan kita melihat pemulihan yang cukup meyakinkan," pungkasnya. (M-1)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
LPDP sudah memprioritaskan penerima beasiswa di bidang STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Ketika perekonomian global dan domestik memiliki kecenderungan melemah, APBN harus mengambil peran dan langkah countercyclical guna menjaga stabilitas.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jadi menteri keuangan pertama yang melakukan kunjungan kerja ke daerah konflik di Papua.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved