Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DEFISIT anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menembus Rp104,2 triliun hingga Maret 2025. Jumlah ini berasal dari pendapatan negara yang sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun. Kemudian, belanja negara yang mencapai 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.
Meski mengalami defisit, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN masih dalam kondisi aman. Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Hal itu ia sampaikan dalam Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4). "Kami masih optimistis postur APBN masih terjaga secara konsisten. Baik pendapatan dan belanja negara, persentasenya adalah 17%. Hal ini mengambarkan kecepatan yang relatif sama ini atau cukup baik," ujarnya.
Berapa Pendapatan Negara?
Menkeu melaporkan pendapatan negara per Maret 2025 meningkat hampir Rp200 triliun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp316,9 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari tiga komponen utama. Pertama, penerimaan pajak yang tercatat sebesar Rp322,6 triliun, atau setara dengan 14,7% dari target sebesar Rp2.189,3 triliun.
Kedua, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target Rp301,6 triliun. Ketiga, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berkontribusi sebesar Rp115,9 triliun.
Di sisi lain, belanja negara hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp620,3 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.
Menkeu menyebutkan bahwa lonjakan pendapatan negara ini menjadi indikator positif, terutama setelah penerimaan pajak sempat mengalami tekanan di awal tahun. Ia menilai tren pemulihan ini memberikan sinyal baik bagi pelaksanaan kebijakan fiskal ke depan.
"Ini adalah perkembangan yang sangat positif. Kekhawatiran yang sempat muncul di Januari dan Februari mulai mereda, dan kita melihat pemulihan yang cukup meyakinkan," pungkasnya. (M-1)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tarif Donald TrumpĀ
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong diakukannya kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan BUMNĀ untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi program Desa BRILian yang diinisasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jadi menteri keuangan pertama yang melakukan kunjungan kerja ke daerah konflik di Papua.
Pertumbuhan PMTB di triwulan I hanya berada di angka 2,12%. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 hingga 2024.
Terkait dengan kebijakan tarif, Sri Mulyani sebelumnya telah menyampaikan posisi tawar Indonesia tetap netral di tengah ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok imbas tarif resiprokal.
Kebijakan tarif resiprokal AS seolah dibuat serampangan untuk menutup defisit perdagangan dengan negara-negara yang disasar oleh Trump.
Bank Indonesia mengungkapkan SBN dapat menjadi instrumen pembiayaan dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved