Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengatakan, tahun depan, program beasiswa baik dalam dan luar negeri tidak lagi dapat dipilih secara bebas. Pasalnya program LPDP tahun depan akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
“Pemerintah melihat program beasiswa LPDP perlu difokuskan pada bidang tertentu untuk menangkap potensi yang belum terakselerasi. Pimpinan menginginkan refokusing pembangunan, kita perlu mengubah strategi mengarahkan pendaftar,” kata Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, dalam sesi konferensi pers Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Sabtu (9/8).
Dia menambahkan, sebenarnya saat ini LPDP sudah memprioritaskan penerima beasiswa di bidang STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Namun demikian, tahun depan beasiswa ini akan lebih diarahkan agar para penerima beasiswa dapat memilih bidang yang diprioritaskan oleh pemerintah.
“Beberapa sektor seperti pangan dan energi dapat poin lebih bagi para pendaftar. Tapi ini baru informasi yang kami dapat dan mudah-mudahan bisa berjalan tahun depan. Kita sudah punya mapping dan ini pakai ranking tiap kampus kita punya bantuan dari perankingan dunia. Jadi kita punya daftarnya dan tinggal mencocokkan pimpinan ingin difokuskan ke mana. Tapi list jadinya belum,” ujar Lukmanul Hakim.
“2026 ada sektor strategis yang dipilih, tentu akan dimatchingkan prodi prioritas dalam pendaftaran. Kampus juga akan dipilihkan. Baik STEM dan non-STEM juga tidak akan jadi pilihan bebas. Belum ada formulasi khusus,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah sudah menetapkan kampus dan jurusan yang dapat dipilih pendaftar beasiswa LPDP. Dengan begitu pendaftar tidak lagi dapat memilih jurusan semaunya. "Pak Brian (Mendiktisaintek Brian Yuliarto) dan Pak Pratik (Menko PMK Pratikno) beliau akan menentukan sekolah mana yang akan menjadi destination dan bidang apa," kata Sri Mulyani.
Adapun jurusan pilihan itu fokus pada bidang STEM. Hal ini diperlukan untuk dukungan terhadap industri strategis nasional. "Saya akan berharap lebih banyak lagi yang mendapat beasiswa ini (LPDP)," lanjutnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa pihaknya akan terus memfasilitasi penyediaan beasiswa LPDP. Serta pembentukan SDM Indonesia sejalan dengan tujuan strategis negara ke depan. "Supaya bisa sesuai dengan kepentingan masing-masing sektor," jelasnya.
Adapun saat ini penerima LPDP mencapai 670 ribu orang. Seluruhnya adalah penerima manfaat dana abadi pendidikan sebesar Rp154,1 triliun.(M-2)
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
Farhan menyebut, dalam pendekatan yang lebih logis, penerima beasiswa negara seharusnya memiliki komitmen moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung besaran dana beasiswa yang akan dikembalikan oleh alumni Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas
Pengamat soroti polemik mantan penerima beasiswa LPDP. Simak analisis mengenai celah aturan, dilema karier, dan urgensi perencanaan tenaga kerja nasional.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Chrstie ikut memberikan tanggapan terkait alumni LPDP viral karena ogah anaknya menyandang status WNI.
Farhan menyebut, dalam pendekatan yang lebih logis, penerima beasiswa negara seharusnya memiliki komitmen moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.
Rissalwan Habdy Lubis menanggapi kasus viral alumni LPDP cukup saya WNI, anak jangan. Ia mengatakan masyarakat harus memahami bahwa beasiswa LPDP merupakan investasi negara.
LPDP merupakan dana publik yang bersumber dari pajak rakyat Indonesia dan dikelola sebagai dana abadi pendidikan untuk membiayai generasi penerus bangsa.
Mengapa polemik LPDP memicu kemarahan publik? Simak fakta terbaru soal 44 alumni wanprestasi, sanksi pengembalian dana, hingga kritik tajam Menkeu.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mengatakan, pelanggaran yang dilakukan para penerima beasiswa LPDP merupakan alarm serius agar pemerintah melakukan pembenahan.
Pemberian beasiswa LPDP disebut harus dilakukan lewat seleksi yang lebih ketat, mengingat maraknya kasus awardee atau penerima beasiswa LPDP yang melakukan pelanggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved