Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukmanul Hakim, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
Menurut Lukmanul, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing di tingkat global dan mendukung percepatan pembangunan nasional.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memberikan 4.000 beasiswa LPDP di tahun 2026. Ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa,” ujar Lukmanul dalam keterangan yang diterima (20/8).
Beasiswa LPDP yang disiapkan ini mencakup berbagai bidang studi prioritas, termasuk teknologi, kesehatan, pertanian, dan pertahanan. Program ini juga ditujukan untuk menjangkau pelajar dari berbagai daerah, termasuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Lukmanul menilai bahwa langkah ini sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan dan membuka akses lebih luas bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“4.000 beasiswa ini bukan sekadar angka, tapi harapan bagi ribuan anak muda Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka,” tambahnya.
Lukmanul juga mendorong para pelajar dan mahasiswa di Jakarta untuk mempersiapkan diri sejak dini agar dapat memanfaatkan peluang emas tersebut.
Dengan penambahan jumlah beasiswa LPDP di tahun mendatang, diharapkan akan lahir lebih banyak SDM berkualitas yang mampu membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. (M-3)
RENCANA pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 menuai sorotan dari berbagai pihak.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota kemarin, Kamis (13/6).
Parkir liat tidak bisa dipandang semata sebagai isu ketertiban, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara luas.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved