Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH menyerap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp76,4 triliun per Februari 2025, setara 14,9% dari target APBN sebesar Rp513,6 triliun.
Realisasi itu terkontraksi 4,5% secara tahunan (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80 triliun.
"Realisasi PNBP konsisten dengan kondisi ekonomi," kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, di Jakarta, Kamis (13/3).
Secara rinci, PNBP dari sektor sumber daya alam (SDA) migas tercatat sebesar Rp17,5 triliun. Meski nilai ini setara dengan 15,5% dari target APBN, realisasinya turun 1,7% dibanding tahun lalu.
Menurut Anggito, penurunan kinerja PNBP SDA migas disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan penurunan produksi gas bumi karena penyusutan alami.
Sementara itu, penerimaan SDA nonmigas terealisasi sebesar Rp16,3 triliun atau 16,8% dari target APBN. Komponen ini pun mengalami kontraksi, yakni sebesar 7,2% akibat turunnya harga dan produksi batu bara.
Komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) terealisasi sebesar Rp10,9 triliun atau 12,1% dari target. Berbeda dengan dua komponen sebelumnya yang terkontraksi, KND mengalami pertumbuhan signifikan hingga 60,7%. Peningkatan ini utamanya didorong oleh setoran dividen interim dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan.
Selanjutnya, PNBP dari badan layanan umum (BLU) tercatat mencapai Rp8,4 triliun atau 10,8% dari target. Komponen ini pun terkontraksi 16,9 persen akibat penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit.
Terakhir, penerimaan PNBP lainnya terdata sebesar Rp23,3 triliun atau 18,3% dari target. PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar 16% (yoy). Pelemahan ini dipengaruhi oleh turunnya penjualan hasil tambang serta PNBP dari kementerian/lembaga (K/L).
Sebagai catatan, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5% terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Di samping PNBP, penerimaan negara berasal dari perpajakan yang tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.
Sementara realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.
Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13%terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN Februari 2025. (Ant/E-1)
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2024 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, setara 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan bakal melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini.
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Aksi itu dilakukan masih terkait dengan penolakan PP 85 Tahun 2021 yang dianggap merugikan pelaku usaha perikanan dan nelayan apalagi di tengah pandemi Covid 19.
KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi membeberkan alasan mendesaknya penghapusan pelat nomor khusus RF.
Korlantas sudah memulai pelatihan bagi seluruh jajaran Polda di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dalam proses registrasi kendaraan bermotor via online
Aturan tersebut ditetapkan Sri Mulyani pada 2 Agustus dan diundangkan sehari setelahnya.
Sejumlah infrastruktur wisata Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dibenahi, sebelum tiket baru diterapkan pada 1 Januari 2023 mendatang.
Pencapaian PNPB 2021 juga melebihi 121% dari estimasi yakni Rp4,8 triliun menjadi Rp5,88 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved