Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang telah diumumkan oleh Presiden Donald J Trump terhadap 60 negara tak memiliki dasar. Angka-angka yang keluar dalam penetapan tarif oleh 'Negeri Paman Sam' juga disebut melampaui ilmu ekonomi.
"Itu is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ISEI di sini, mohon maaf, tidak berguna pak ilmunya hari-hari ini," kata Menteri Keuangan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4).
Dia menambahkan, kebijakan tarif resiprokal AS seolah dibuat serampangan untuk menutup defisit perdagangan dengan negara-negara yang disasar oleh Trump. "Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit, tidak ada ilmu ekonominya di situ," kata Sri Mulyani.
"Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik, dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Policy apa yang bisa kita lakukan segera dan bisa mengoreksi atau menggunakan opportunity, harus bisa kita lakukan sekarang," lanjutnya.
AS mengenakan tarif sebesar 32% kepada Indonesia dalam kebijakan resiprokal yang dirilis pada Rabu (2/4) waktu setempat. Kebijakan itu berlaku mulai Rabu (9/4). (Mir/E-1)
GENCATAN senjata antara Thailand dan Kamboja tampaknya bertahan, kemarin, ketika para komandan militer bertemu. Padahal, Bangkok menuduh gencatan senjata dilanggar.
Serangan udara Rusia di Ukraina menewaskan sedikitnya 25 orang. Presiden AS Donald Trump beri Rusia tenggat hingga 8 Agustus setujui gencatan senjata.
Presiden Donald Trump mempercepat tenggat waktu rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina menjadi 10-12 hari.
Senator Angus King menolak bantuan tambahan untuk Israel karena krisis kelaparan anak di Gaza.
Presiden AS Donald Trump menyatakan terjadi 'kelaparan nyata' di Gaza. Berbeda dengan pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Ketika perekonomian global dan domestik memiliki kecenderungan melemah, APBN harus mengambil peran dan langkah countercyclical guna menjaga stabilitas.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jadi menteri keuangan pertama yang melakukan kunjungan kerja ke daerah konflik di Papua.
Pertumbuhan PMTB di triwulan I hanya berada di angka 2,12%. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 hingga 2024.
Terkait dengan kebijakan tarif, Sri Mulyani sebelumnya telah menyampaikan posisi tawar Indonesia tetap netral di tengah ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok imbas tarif resiprokal.
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved