Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah tidak menaikkan tarif pajak untuk mengejar penaikan target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
KKetua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa target perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692,02 triliun, naik dari target tahun 2025 yang senilai Rp2.387,3 triliun.
"Apalagi kondisi perekonomian rakyat sedang tidak baik-baik saja," kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah dikutip dari Antara, Kamis (21/8).
Meski mendukung kenaikan target tersebut, Said mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar tidak sekadar “berburu di kebun binatang”, melainkan “memperluas kebun binatang”.
Menurutnya, pemerintah perlu memperbesar skala usaha serta memperbanyak jumlah pelaku usaha sehingga kontribusi terhadap penerimaan pajak dapat meningkat secara sehat.
Ia menilai, perubahan ekonomi global dan geopolitik yang cepat membuat pasar keuangan dan perekonomian semakin rentan. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi, adaptif, dan mampu memberi kepastian bagi pelaku ekonomi.
"Kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi menjadi navigasi yang jelas dan jangan membuat keragu-raguan para pelaku ekonomi serta yang paling penting menjaga kepentingan nasional," kata Said. (P-4)
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Pelajari unsur pajak: subjek, objek, tarif, dan lainnya. Panduan lengkap memahami sistem perpajakan untuk wajib pajak cerdas.
Siapa yang Wajib Bayar PPN? Ini Penjelasannya. Pahami siapa yang wajib bayar PPN! Panduan lengkap tentang pengusaha kena pajak, barang/jasa kena pajak, dan aturan terbaru PPN.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut tidak hanya menyesuaikan istilah pada objek pajak, tetapi juga mengatur tarif PKB dan BBNKB
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah menilai perekonomian Indonesia masih menghadapi tekanan berat akibat ketidakpastian global. Asumsi ekonomi makro harus realistis dalam RAPBN 2026
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Sebanyak 44,2% dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk menjalankan program yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia itu.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
CITI Indonesia memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada 2026 akan lebih stimulatif dibandingkan dengan APBN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved