Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri berharap target ekonomi Presiden Prabowo 2026 tidak sebatas angka-angka makro. Menurutnya, jauh lebih penting adalah bagaimana angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan," ungkap Hanif dalam keterangan di Jakarta, Senin (18/8).
Baginya, target boleh ambisius, tapi harus realistis, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil. Karena itu, katanya, Komisi XI akan terus mengawal dengan kritis agar setiap janji pertumbuhan benar-benar hadir di dapur, di sawah, dan di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.
Politisi Fraksi PKB ini mengatakan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selalu jadi harapan besar rakyat. Namun, angka 5,4% tidak akan tercapai dengan pola lama.
Menurutnya, dibutuhkan industrialisasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, serta pemangkasan birokrasi yang sering jadi penghambat investasi.
“Pertumbuhan 5,4% bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien," katanya.
Hanif mengatakan, inflasi rendah hanya punya arti kalau harga kebutuhan pokok terkendali di pasar. Stabilitas harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi adalah indikator sesungguhnya yang dirasakan rakyat.
Karena itu, penguatan ketahanan pangan, rantai distribusi yang lancar, dan subsidi yang tepat sasaran harus jadi fokus. "Inflasi 2,5% hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang," ungkapnya.
Terkait nilai rupiah, Hanif mengatakan nilai tukar rupiah yang stabil memberi rasa aman bagi dunia usaha sekaligus menjaga daya beli rakyat. Target Rp16.500/USD bisa diterima, tapi yang lebih penting adalah mencegah gejolak.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga cadangan devisa, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan memastikan arus modal tetap sehat.
“Yang rakyat butuhkan bukan angka kurs 16.500, tapi rupiah yang stabil dan tidak mudah diguncang, ungkapnya.
Komisi XI menegaskan, target ekonomi 2026 adalah agenda besar bangsa, bukan sekadar hitungan statistik.
"Komisi XI akan berdiri di barisan depan: memberi dukungan penuh, mengawal dengan kritis, dan memastikan setiap capaian benar-benar dirasakan rakyat banyak. Ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat," pungkasnya. (E-4)
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) lagi-lagi kembali menjadi sorotan publik.
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Rapat kerja Menteri Keuangan dengan Badan Legislasi (Baleg) di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Ketua DPD RI meminta agar rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) ditinjau ulang demi menjaga keberlangsungan layanan publik di daerah.
Pergantian menteri di Kementerian Keuangan tidak akan menghambat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved