ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat keuangan negara yang didesain fleksibel untuk memenuhi kebutuhan. Karenanya, selisih anggaran alias defisit pasti terjadi dan menjadi bukti fleksibilitas kebijakan keuangan.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kuliah Umum Media Indonesia bertajuk Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik di Kompleks Media Grup, Jakarta, Jumat (3/2).
"APBN itu adalah fleksibel. Kalau seandainya APBN mau di-balance-kan, bisa saja, PLN tidak saya bayarkan Rp171 triliun, Pertamina tidak usah saya bayarkan Rp379 triliun, itu langsung nol defisitnya. Mau PLN dan Pertamina?" terangnya.
Pernyataan tersebut merupakan jawaban dari Bendahara Negara perihal kondisi APBN yang masih mengalami defisit meski berbagai indikator ekonomi membukukan catatan impresif.
Sri Mulyani menambahkan, defisitnya anggaran negara bukan semata karena pengelola keuangan menginginkan adanya selisih kekurangan anggaran. Defisit itu timbul karena adanya keharusan pemerintah untuk menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat.
"Kita membuat defisit itu bukan karena kita hobi dengan defisit apalagi dibilang hobi ngutang gitu kan. Itu adalah sebuah desain, Indonesia itu butuh apa," tuturnya.
Pada masa pandemi covid-19, misalnya, pemerintah memperlebar defisit anggaran dari kewajaran. Itu dilakukan karena perekonomian melambat dan berdampak buruk pada masyarakat. Karenanya pemerintah menambah alokasi belanja untuk menahan pemburukan dampak virus.
Sebagai alat keuangan negara, APBN disusun untuk melawan siklus pelemahan ekonomi (counter cyclical). Alih-alih menaikan target penerimaan dan membebani masyarakat, pemerintah menaikkan alokasi belanja untuk mendukung masyarakat.
Di saat ekonomi nasional mulai menunjukkan pemulihan dan penguatan, APBN akan mengendurkan perannya untuk menjaga keseimbangan. "Ekonomi adalah bicara tentang confidence, maka consumer confidence, harga dijaga melalui keseimbangan supply demand, tidak harus selalu subsidi. Tapi kita juga memperkuat ekonominya. Kalau makin kuat, ya subsidi makin turun," jelas Sri Mulyani.
Dia yang karib disapa Ani itu melanjutkan, APBN tak selalu bisa menjadi penopang utama perekonomian, dan tak selalu harus fokus mengejar pendapatan. Karenanya, instrumen fiskal itu tak dijadikan tujuan untuk mengelola keuangan negara.
Keharusan membuat defisit anggaran menjadi nol, kata Ani, muskil dilakukan ketika perekonomian bersifat dinamis. Karenanya, APBN penting untuk dijaga keberlanjutan dan kemampuannya guna memenuhi kebutuhan negara.
"Yang penting sustainability dalam jangka panjang. Jadi artinya apakah pas pada saat APBN kerja keras itu menjadi terlalu keras sehingga apbn-nya betul-betul jebol dan kemudian tidak sustainable, ini yang bisa menimbulkan krisis ekonomi sama kayak seperti yang di Sri Lanka," jelasnya.
"Ini yang menggambarkan tadi APBN adalah tools dia bukan tujuan. Kalau ekonominya lebih kuat, kita segera mereform perpajakan untuk mendapat penerimaan negara, nanti pas musim lagi jatuh, APBN yang kembali menarik (perekonomian), sehingga dia akan terus mengalami siklus yang akan disesuaikan dengan kondisi," pungkasnya. (OL-8))
