Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat keuangan negara yang didesain fleksibel untuk memenuhi kebutuhan. Karenanya, selisih anggaran alias defisit pasti terjadi dan menjadi bukti fleksibilitas kebijakan keuangan.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kuliah Umum Media Indonesia bertajuk Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik di Kompleks Media Grup, Jakarta, Jumat (3/2).
"APBN itu adalah fleksibel. Kalau seandainya APBN mau di-balance-kan, bisa saja, PLN tidak saya bayarkan Rp171 triliun, Pertamina tidak usah saya bayarkan Rp379 triliun, itu langsung nol defisitnya. Mau PLN dan Pertamina?" terangnya.
Pernyataan tersebut merupakan jawaban dari Bendahara Negara perihal kondisi APBN yang masih mengalami defisit meski berbagai indikator ekonomi membukukan catatan impresif.
Sri Mulyani menambahkan, defisitnya anggaran negara bukan semata karena pengelola keuangan menginginkan adanya selisih kekurangan anggaran. Defisit itu timbul karena adanya keharusan pemerintah untuk menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat.
"Kita membuat defisit itu bukan karena kita hobi dengan defisit apalagi dibilang hobi ngutang gitu kan. Itu adalah sebuah desain, Indonesia itu butuh apa," tuturnya.
Pada masa pandemi covid-19, misalnya, pemerintah memperlebar defisit anggaran dari kewajaran. Itu dilakukan karena perekonomian melambat dan berdampak buruk pada masyarakat. Karenanya pemerintah menambah alokasi belanja untuk menahan pemburukan dampak virus.
Sebagai alat keuangan negara, APBN disusun untuk melawan siklus pelemahan ekonomi (counter cyclical). Alih-alih menaikan target penerimaan dan membebani masyarakat, pemerintah menaikkan alokasi belanja untuk mendukung masyarakat.
Di saat ekonomi nasional mulai menunjukkan pemulihan dan penguatan, APBN akan mengendurkan perannya untuk menjaga keseimbangan. "Ekonomi adalah bicara tentang confidence, maka consumer confidence, harga dijaga melalui keseimbangan supply demand, tidak harus selalu subsidi. Tapi kita juga memperkuat ekonominya. Kalau makin kuat, ya subsidi makin turun," jelas Sri Mulyani.
Dia yang karib disapa Ani itu melanjutkan, APBN tak selalu bisa menjadi penopang utama perekonomian, dan tak selalu harus fokus mengejar pendapatan. Karenanya, instrumen fiskal itu tak dijadikan tujuan untuk mengelola keuangan negara.
Keharusan membuat defisit anggaran menjadi nol, kata Ani, muskil dilakukan ketika perekonomian bersifat dinamis. Karenanya, APBN penting untuk dijaga keberlanjutan dan kemampuannya guna memenuhi kebutuhan negara.
"Yang penting sustainability dalam jangka panjang. Jadi artinya apakah pas pada saat APBN kerja keras itu menjadi terlalu keras sehingga apbn-nya betul-betul jebol dan kemudian tidak sustainable, ini yang bisa menimbulkan krisis ekonomi sama kayak seperti yang di Sri Lanka," jelasnya.
"Ini yang menggambarkan tadi APBN adalah tools dia bukan tujuan. Kalau ekonominya lebih kuat, kita segera mereform perpajakan untuk mendapat penerimaan negara, nanti pas musim lagi jatuh, APBN yang kembali menarik (perekonomian), sehingga dia akan terus mengalami siklus yang akan disesuaikan dengan kondisi," pungkasnya. (OL-8))
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Defisit APBN makin lebar hingga Rp153,7 triliun
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved