Ruang Fiskal kian Sempit, Beban Bunga Utang Dekati Rp500 Triliun

KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang negara hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Secara rasio, angka tersebut masih berada jauh di bawah ambang batas 60% sehingga belum mencerminkan risiko gagal bayar. Namun, menurut Rizal, persoalan utama bukan lagi pada besar kecilnya stok utang, melainkan pada kemampuan arus kas negara untuk menanggung kewajiban yang terus meningkat.

"Dengan rasio utang itu membuat ruang fiskal makin terbatas," ujar Rizal kepada Media Indonesia, Rabu (18/2). 

Baca juga : Utang Pemerintah makin Mencemaskan

Ia mengatakan dalam kondisi defisit anggaran yang tetap lebar dan basis penerimaan pajak yang masih sempit, kenaikan utang membuat tekanan terhadap keberlanjutan fiskal semakin kuat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan kewajiban berjalan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan negara.

"Tekanan tersebut paling terlihat dari belanja bunga utang yang kini mendekati Rp500 triliun per tahun," kata Rizal.

Porsi ini, lanjutnya, menyerap bagian signifikan dari pendapatan negara, tetapi tidak memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Akibatnya, sebagian ruang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersedot untuk menjaga kredibilitas pembiayaan, bukan untuk belanja layanan publik maupun investasi produktif. 

Baca juga : Soroti Utang Indonesia, Indef Singgung Stroke Ketiga

"Kondisi ini juga membuat APBN semakin sensitif terhadap kenaikan suku bunga global," kata Rizal.

Ia menegaskan, belanja wajib dan pembayaran bunga utang kini menjadi komponen yang dominan, sementara belanja pembangunan kerap menjadi variabel penyesuaian dan tidak jarang harus ditopang melalui pembiayaan baru.

Rizal menilai risiko yang dihadapi bukan krisis fiskal dalam jangka pendek, melainkan menurunnya daya dorong APBN terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena itu, tantangan kebijakan ke depan adalah memperkuat sisi penerimaan negara serta memastikan utang diarahkan ke sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. (H-3)