Bright Institute Perkirakan Utang Pemerintah saat Ini Capai Rp9.645 Triliun

EKONOM Bright Institute Awalil Rizky menyoroti keterbukaan informasi keuangan negara. Dalam hal ini rilis APBN Kita sepanjang 2025 tidak lagi menyajikan posisi utang pemerintah secara bulanan.

Alasan pemerintah ialah menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga rasio utang atas Produk Domestik Bruto (PDB) lebih presisi.

Awalil menyebut hal itu sebagai alasan yang mengada-ada karena penyajian defisit anggaran tetap menggunakan rasio atas PDB tiap bulan. "PDB memang diasumsikan dan diprakirakan dari data yang tersedia, atau bisa juga nilai PDB yang disetahunkan," katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (11/1).

Baca juga : Soal Utang, Ekonom Minta Pemerintah Jangan Serampangan

Kementerian Keuangan kemudian mengumumkan posisi utang pemerintah tiap tiga bulan. Data resmi terkini yang disajikan adalah per 31 September sebesar Rp9.408,64 triliun. Rasionya atas PDB sebesar 40,30%. 

Awalil mengungkapkan, berdasarkan data pembiayaan utang yang disajikan, bisa saja diprakirakan posisi utang per 31 Desember 2025.

Ia menjelaskan, nilai pembiayaan utang sebesar Rp736,3 triliun merupakan tambahan utang dari dari posisi 31 Desember 2024 yang sebesar Rp8.813 triliun. Dengan demikian, posisi utang dtambah pembiayaan utang pemerintah menjadi sebesar Rp9.549,3 triliun.

Baca juga : Presiden: Rasio Utang Negara masih Aman, Boleh sampai 60% dari PDB

Namun, katanya, ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yakni terjadi pelemahan nilai tukar rupiah antara 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2025. Hal itu berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang biasa dipakai untuk perhitungan, yaitu dari Rp16.162 menjadi Rp16.720. Artinya rupiah melemah sekitar 3,45%.

Selain itu, terdapat sekitar 28,5% dari utang pemerintah berdenominasi valuta asing. Sebesar 90% dari itu adalah dolar Amerika.

Ketika posisi utang dinyatakan dalam rupiah, jelasnya, ada tambahan nominal posisi utang. Tambahan posisi utang akibat pelemahan ini diprakirakan mencapai Rp95 triliun.

"Dengan perhitungan tadi, penulis memprakirakan posisi utang Pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai Rp9.645 triliun," kata Awalil Rizky.

Menurutnya, asumsi pemerintah tentang nilai PDB bisa dihitung dari rasio defisit, yaitu sekitar Rp23.805 triliun. Dengan demikian, rasio utang atas PDB mencapai 40,51%.

"Dari prakiraan posisi utang, bisa dihitung rasionya atas pendapatan negara, yakni sebesar 349,96%. Rasio tertinggi kedua selama dua dekade, hanya di bawah saat pandemi tahun 2020 yang mencapai 369,28%," ungkapnya.

Awalil menyebut kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah soal beban utang, yaitu pelunasan pokok utang dan pembayaran bunga utang. "Besaran dan rasio terkait ini juga tidak disajikan dalam rilis, namun bisa diprakirakan dari data yang tersedia," ujarnya.

Dalam hal ini, pembayaran bunga utang pada tahun 2025 sebesar Rp514 triliun dan pelunasan pokok utang kisaran Rp800 triliun. Dengan demikian, rasio pembayaran bunga utang atas Pendapatan Negara sebesar 18,65%. Sedangkan rasio beban utang atau debt service ratio (DSR) diprakirakan mencapai 47,67%.

"Pemerintah selalu mengklaim utangnya aman, namun jarang menyajikan posisi utang dan berbagai indikator terkait. Batas aman yang dimaksud selalu rasio atas PDB yang mengacu pada undang-undang. Padahal itu batas untuk tidak dilampaui, bukan dalam pengertian aman atau tidaknya," pungkasnya.  (H-3)