Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JURU bicara (jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto meminta masyarakat dan pengusaha tidak perlu khawatir soal isu kenaikan rasio utang hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB) di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Saat ini, kata Haryo, pemerintah masih terus melakukan rapat bersama Prabowo berkaitan dengan kondisi ekonomi RI dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2025. Sehingga, belum ada kepastian soal kenaikan rasio utang itu.
"Pembahasan APBN 2025 terus dikonsultasikan dengan Pak Prabowo. Semua masukan gagasan ide akan dibahas terlebih dahulu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran," ujar Haryo kepada Media Indonesia, Jumat (12/7).
Baca juga : Airlangga Tepis Isu Kenaikan Rasio Utang Prabowo-Gibran
Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,1% - 5,5%. Ini akan ditopang dari konsumsi rumah tangga dengan perbaikan daya beli masyarakat lewat lima program ekonomi yang bisa semakin dijangkau oleh rakyat di era Prabowo, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, sembako, dan pinjaman usaha.
Prabowo juga berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam kurang waktu tiga tahun sejak menjabat di 2024.
Pemerintah, lanjut Haryo, juga memastikan bahwa transisi pemerintah saat ini dengan pemerintah selanjutnya akan berjalan lancar untuk merealisasikan program prioritas pemerintah Prabowo terwujud. Seperti, program makan bergizi gratis.
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Fiskal Indonesia Aman
"Diharapkan semua program prioritas pemerintah ke depan diharapkan dapat berkelanjutan," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, utang pemerintah akan melonjak signifikan hingga menembus Rp10.000 triliun jika wacana itu teralisasi.
Seperti diketahui, isu kenaikan rasio utang hingga 50% dikemukakan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menekankan bahwa peningkatan rasio utang ini akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara.
"Sekarang utang pemerintah Rp8.338,44 triliun, berarti dengan rencana itu (rasio utang 50%) utang bisa dinaikkan sampai lebih dari R10.000 triliun, karena produk domestik bruto (PDB) kita sekarang Rp21.000 triliun," ungkap Ajib kepada Media Indonesia. (Z-6)
PENCALONAN Prabowo Subianto sebagai presiden priode kedua pada Pemilihan umum (Pemilu) atau Pilpres 2029 sudah dipastikan.
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) membahas mengenai rencana mendirikan perkampungan haji
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyerukan perdamaian di Gaza, Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), menyepakati sejumlah kerja sama strategis
pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto disebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
PEMERINTAH Indonesia menawarkan komitmen pembelian produk Amerika Serikat untuk menjawab tarif AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato pembukaan dalam Rusia–Indonesia Business Dialogue 2025
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.
PERBEDAAN sikap antara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakan diskon tarif listrik yang dibatalkan dinilai lemah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved