Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara (jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto meminta masyarakat dan pengusaha tidak perlu khawatir soal isu kenaikan rasio utang hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB) di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Saat ini, kata Haryo, pemerintah masih terus melakukan rapat bersama Prabowo berkaitan dengan kondisi ekonomi RI dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2025. Sehingga, belum ada kepastian soal kenaikan rasio utang itu.
"Pembahasan APBN 2025 terus dikonsultasikan dengan Pak Prabowo. Semua masukan gagasan ide akan dibahas terlebih dahulu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran," ujar Haryo kepada Media Indonesia, Jumat (12/7).
Baca juga : Airlangga Tepis Isu Kenaikan Rasio Utang Prabowo-Gibran
Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,1% - 5,5%. Ini akan ditopang dari konsumsi rumah tangga dengan perbaikan daya beli masyarakat lewat lima program ekonomi yang bisa semakin dijangkau oleh rakyat di era Prabowo, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, sembako, dan pinjaman usaha.
Prabowo juga berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam kurang waktu tiga tahun sejak menjabat di 2024.
Pemerintah, lanjut Haryo, juga memastikan bahwa transisi pemerintah saat ini dengan pemerintah selanjutnya akan berjalan lancar untuk merealisasikan program prioritas pemerintah Prabowo terwujud. Seperti, program makan bergizi gratis.
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Fiskal Indonesia Aman
"Diharapkan semua program prioritas pemerintah ke depan diharapkan dapat berkelanjutan," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, utang pemerintah akan melonjak signifikan hingga menembus Rp10.000 triliun jika wacana itu teralisasi.
Seperti diketahui, isu kenaikan rasio utang hingga 50% dikemukakan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menekankan bahwa peningkatan rasio utang ini akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara.
"Sekarang utang pemerintah Rp8.338,44 triliun, berarti dengan rencana itu (rasio utang 50%) utang bisa dinaikkan sampai lebih dari R10.000 triliun, karena produk domestik bruto (PDB) kita sekarang Rp21.000 triliun," ungkap Ajib kepada Media Indonesia. (Z-6)
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
Presiden Prabowo Subianto manfaatkan momen Idul Fitri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sejumlah negara muslim.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
PRESIDEN Prabowo Subianto membuka kemungkinan penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia, meski menekankan keputusan akhir tetap bergantung pada kajian para ahli.
Berbagai stimulus telah disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi selama periode Lebaran, mulai dari diskon transportasi
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang dalam pengembangan industri, transisi energi, hingga penguatan rantai pasok global.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved