Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JURU bicara (jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto meminta masyarakat dan pengusaha tidak perlu khawatir soal isu kenaikan rasio utang hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB) di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Saat ini, kata Haryo, pemerintah masih terus melakukan rapat bersama Prabowo berkaitan dengan kondisi ekonomi RI dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2025. Sehingga, belum ada kepastian soal kenaikan rasio utang itu.
"Pembahasan APBN 2025 terus dikonsultasikan dengan Pak Prabowo. Semua masukan gagasan ide akan dibahas terlebih dahulu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran," ujar Haryo kepada Media Indonesia, Jumat (12/7).
Baca juga : Airlangga Tepis Isu Kenaikan Rasio Utang Prabowo-Gibran
Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,1% - 5,5%. Ini akan ditopang dari konsumsi rumah tangga dengan perbaikan daya beli masyarakat lewat lima program ekonomi yang bisa semakin dijangkau oleh rakyat di era Prabowo, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, sembako, dan pinjaman usaha.
Prabowo juga berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam kurang waktu tiga tahun sejak menjabat di 2024.
Pemerintah, lanjut Haryo, juga memastikan bahwa transisi pemerintah saat ini dengan pemerintah selanjutnya akan berjalan lancar untuk merealisasikan program prioritas pemerintah Prabowo terwujud. Seperti, program makan bergizi gratis.
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Fiskal Indonesia Aman
"Diharapkan semua program prioritas pemerintah ke depan diharapkan dapat berkelanjutan," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, utang pemerintah akan melonjak signifikan hingga menembus Rp10.000 triliun jika wacana itu teralisasi.
Seperti diketahui, isu kenaikan rasio utang hingga 50% dikemukakan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menekankan bahwa peningkatan rasio utang ini akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara.
"Sekarang utang pemerintah Rp8.338,44 triliun, berarti dengan rencana itu (rasio utang 50%) utang bisa dinaikkan sampai lebih dari R10.000 triliun, karena produk domestik bruto (PDB) kita sekarang Rp21.000 triliun," ungkap Ajib kepada Media Indonesia. (Z-6)
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah komoditas yang tengah diperjuangkan agar mendapat tarif impor lebih rendah dari 19% saat masuk ke pasar Amerika Serikat (AS).
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia menunggu hasil negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat.
Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved