Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa isu menaikan rasio hutang negara hingga 50% terhadap PDB dan defisit anggaran di atas 3% di pemerintahan Prabowo-Gibran hanya sebatas wacana.
Rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan akan tetap berada di bawah 40% dari PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3%.
"Itu kan wacana aja yang dibahas. Defisit tetap di bawah 3% dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40%," ujarnya seusai Rakernas One Map Policy, Kamis (10/7).
Baca juga : Golkar Persilahkan Parpol di Luar Koalisi Prabowo-Gibran Bergabung
Menurutnya, isu tersebut hanya sebatas wacana dan belum ada penyesuaian rasio hutang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintahan baru nanti tentunya tidak serta merta merevisi UU Keuangan Negara tanpa ada pembahasan dan evaluasi.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa pemerintahan baru Prabowo-Gibran akan menaikan rasio hutang negara hingga 50% dari PDB. Begitu pula dengan defisit anggaran yang direncanakan akan dinaikkan hingga lebih dari 3%.(Z-8)
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi.
Kebijakan kemandirian keuangan PTN dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Salah satu yang dikunjungi Prabowo yaitu booth Produk Riset Unggulan dari Universitas Padjajaran yang menampilkan VR Dental Hypnosis, VR untuk Nurse, dan beberapa produk lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved