Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan tak ada yang perlu dikhawatirkan perihal kondisi anggaran negara saat ini. Pasalnya, kondisi keuangan negara masih cukup baik, terlihat dari defisit anggaran dan rasio utang yang masih jauh berada di bawah ambang batas.
“Jadi kita tidak perlu khawatir karena (rasio utang) kita tetap di bawah 40%. Range defisit di RAPBN 2025 di angka 2,29% sampai dengan 2,82% PDB untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Dia menambahkan, pada 2024 defisit anggaran diasumsikan mencapai 2,29% PDB. Angka tersebut masih lebih rendah dari ketentuan maksimal yang ditetapkan dalam UU 17/2023 tentang Keuangan Negara di angka 3%.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Kesiapan APBN untuk Respons Kenaikan BI Rate
Batas aman defisit anggaran itu juga tak akan dilampaui di tahun depan. Sebab, dalam pembahasan RAPBN 2025 sejauh ini, pemerintah dan DPR menyepakati defisit anggaran untuk tahun depan berkisar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB.
Adapun hingga Mei 2024, defisit APBN tercatat di angka 0,10% terhadap PDB, setara Rp21,8 triliun. kondisi tersebut, kata Airlangga, membuat fiskal Indonesia masih jauh lebih baik dibanding banyak negara lain.
“Indonesia jauh lebih baik dari beberapa negara lain. Kita lihat India defisit 7,9%, Tiongkok defisit 7,16%, Amerika Serikat defisit 6,67%, Jepang 6%, Thailand 4%, Filipina 4%, dan Malaysia 3,59%. Artinya budget defisit di negara lain tinggi, dan juga relatif kita lebih baik dari negara-negara itu,” kata dia.
Baca juga : Rupiah Melemah, Airlangga: Fundamen Ekonomi Indonesia Kuat
“Demikian pula rasio utang, 38,98% dari PDB. Negara lain seperti Jepang utangnya 254%, kemudian AS 123%, India 82%, Malaysia 66%, Thailand 64%, Korea Selatan 56%,” lanjut Airlangga.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi defisit yang relatif rendah itu berhasil dilakukan lantaran pemerintah mampu mengoptimalisasi anggaran yang ada. Optimalisasi itu diantaranya dilakukan melalui pengendalian pinjaman luar dan dalam negeri, penyesuaian belanja kementerian/lembaga, hingga pembatasan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Ini adalah komitmen yang sama, dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih, dan beliau juga memberikan assurance, keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%,” terang Sri Mulyani.
Baca juga : Peringkat Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 27, Lampaui Inggris
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal negara. itu dilakukan dengan menerapkan disiplin fiskal, yakni menjaga defisit anggaran di bawah 3% dan rasio utang terkendali di bawah 60% dari PDB.
“Jadi, tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit dengan defisit yang disepakati pemerintah sekarang dengan DPR,” tuturnya.
“Rasio utang terhadap PDB yang beberapa minggu ini dikatakan kita berencana membawa di atas ke 50%, itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang disusun pemerintah saat ini dan disetujui DPR,” pungkasnya.
(Z-9)
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat dan terjaga
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Indonesia berada pada situasi psikologis publik yang menarik. Survei Ipsos awal tahun menunjukkan optimisme masyarakat Indonesia mencapai sekitar 90 persen
Langkah pemerintah yang membatasi pesanan pita cukai SKT sangat tidak adil karena sektor ini merupakan industri padat karya,
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Berbagai stimulus telah disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi selama periode Lebaran, mulai dari diskon transportasi
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang dalam pengembangan industri, transisi energi, hingga penguatan rantai pasok global.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved